Berita Merdeka – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal, KRT Sugono Adinagoro mengatakan proses tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) di desa Plumbungan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal terpaksa ditunda karena panitia PAW dengan Dispermades belum menemukan kata sepakat.
Menurut KRT Sugono Adinagoro, bahwa belum adanya kata sepakat tersebut diantaranya karena pihak panitia PAW Desa Plumbungan beranggapan bahwa proses tahapan yang dilakukan menurut mereka sudah benar.
Bagi panitia PAW, berpendapat bahwa ketika proses pembobotan nilai atau rangking, pihak panitia menambahkan nilai kepada bakal calon (balon) kepala desa, khususnya yang sudah mengabdi di pemerintahan dan pemerintah desa.
Sehingga muncul nilai rangking 1 dan 2 masing-masing 62,5 persen. Sedangkan rangking 3 mendapatkan nilai 40 persen.
Sebaliknya, Dispermades menghendaki agar bobot nilai bagi yang sudah mengabdi di pemerintahan dan pemerintah desa disatukan, sehingga hanya akan muncul nilai maksimal 40 persen, maka nilai tidak lebih dari 50 persen.
“Akan tetapi, panitia PAW tidak mau mengalah. Begitu pula Dispermades, juga tidak mengalah. Mereka mempertahankan pendapatnya masing-masing,” kata Sugono usai memimpin audiensi dengan Panitia PAW Desa Plumbungan, BPD Plumbungan, Pemerintah Desa Plumbungan dan Dispermades Kabupaten Tegal, di ruang Komisi I, kemarin.
Menurut Sugono, aturan yang digunakan oleh Panitia PAW adalah Peraturan Bupati (Perbup) Tegal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kades Antar Waktu. Dispermades juga sama, mereka mengacu pada Perbup tersebut.
“Isi dalam Perbup itu multitafsir. Semua pendapat benar. Mereka mempertahankan argumennya masing-masing. Baik panitia maupun Dispermades,” kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan yang berasal dari Kecamatan Margasari ini.
Karena itulah, Sugono mengaku bakal melakukan konsultasi ke Kemendagri. Untuk menanyakan isi dalam Perbup itu yang merupakan turunan dari Undang-Undang Tentang Desa. Konsultasi itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
Selain Komisi I, pihaknya juga akan mengajak Panitia PAW, BPD, Pemerintah Desa Plumbungan dan Dispermades.
“Kalau pada Perbup ya sama. Bobotnya sama. Dua-duanya dipakai. Perbupnya multitafsir. Pasal karet. Makanya, kita akan konsultasi ke Kemendagri. Nanti tunggu hasilnya bagaimana setelah dari Kemendagri,” tukasnya.
Kepala Dispermades Kabupaten Tegal, Dessy Arifianto membenarkan jika PAW Desa Plumbungan ditunda sementara. Pihaknya bersama Komisi I akan mencari solusi yaitu konsultasi ke Kemendagri.
“Nanti kita akan konsultasi tentang pembobotan nilai bakal calon kepala desa PAW,” ucapnya. (adv)
