Berita Merdeka – Bakal Paslon Walikota dan Wakil Walikota Tegal, H Edy Suripno, S.H.,M.H dan H Akhmad Satori, SE mengusung program Nawakarsa dalam acara Dialog Politik yang diselenggarakan Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik dan Majelis Pendidikan Kader dan Sumber Daya Insan (MPKSDI) PD Muhammadiyah Kota Tegal, Minggu, 15 September 2024.
Edy Suripno dan Akhmad Satori atau Uyip – Satori yang diusung PDI Perjuangan memaparkan visi misi Nawakarsanya dihadapan 340 tamu undangan yang sebagian besar merupakan warga Muhammadiyah Kota Tegal tersebut sebagai potensi pemilih cerdas yang selalu mengedepankan apa dan bagaimana rencana kebijakan yang akan diterapkan calon Walikota Tegal dan wakilnya.
Nawakarsa atau 9 karsa yang akan diterapkan pasangan Uyip – Satori kelak jika mereka mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk memimpin Kota Tegal antara lain pertama Kesehatan dan Santunan Kematian.
“Bahwa urusan kesehatan kita sering meskipun ada jaminan kesehatan, tetapi betapa ribetnya urusan kesehatan ini, maka nantinya cukup dengan membawa KTP, urusan kesehatan beres,” ujar Uyip.
Begitupun soal santunan kematian, menurutnya akan dipermudah tinggal ke kelurahan dan menyampaikan atas nama pemerintahan untuk mendapatkan uang duka.
Pada bidang pendidikan, karena Kota Tegal tidak memiliki sumber daya alam, dan juga tidak memiliki luasan wilayah, maka untuk peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan peningkatan pendidikan hingga kesarjanaan. Hal itu dalam rangka memperkuat pondasi sumber daya manusia.
Pada persoalan PKL, pemerintahan Uyip – Satori kelak, akan mengedepankan pendekatan karsa kekeluargaan dan menjamin tidak akan ada lagi penggusuran PKL tetapi melalui pendekatan kebersamaan.
“Hari ini sering kita ketahui banyaknya PKL yang digusur, maka pemerintahan Uyip Satori akan menjamin bahwa kita akan mengedepankan rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan dan jaminan tidak akan ada lagi PKL yang digusur,” tegas Uyip.
Tentang RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakatnya, pemerintahan (Uyip Satori) akan melindungi warganya dengan mempermudah persyaratannya.
Jelang Pilkada Serentak, PD Muhammadiyah Kota Tegal Gelar Dialog Politik Ciptakan Pemilih Cerdas
“Hari ini RTLH disyaratkan dengan syarat sertifikat, DTKS, belum lagi itu harus sebagai usulan dari anggota partai politik atau legislatif, maka ada sesuatu ketimpangan sosial yang harus kita cabut,” ungkapnya.
Maka menurutnya, saat mereka dipercaya untuk memimpin Kota Tegal sebagai Walikota dan Wakil Walikota, pasangan Uyip – Satori akan mencabut syarat-syarat yang melingkupi persoalan pengajuan RTLH bagi masyarakat tersebut.
Selanjutnya pemerintahan Uyip Satori akan melepas status tanah yang telah lama didiami dan diminta masyarakat termasuk tanah yang diatasnya berdiri tempat ibadah akan dilepas sebagai tempat fasum sebagai fungsi sosial itu akan ditata dan dilepas untuk tempat ibadah.
Pada poin lainnya, disebutkan oleh Uyip soal bantuan permodalan, soal ketenagakerjaan yang berada dilingkungan pemerintah kota dengan honor yang layak, lantas pelayanan publik oleh pemerintah Kota Tegal yakni melayani dan melindungi.
“Kita akan buka sekat antara rakyat dengan pemimpinnya harus ada nyawiji namanya sinerji. Program yang dijalankan oleh pemerintah kota itu didasarkan pada aspirasi rakyat,” katanya.
Pada paparan yang cukup krusial yakni pernyataan bahwa pembangunan Jl. Ahmad Yani, Jl. Pancasila, Alun-alun Kota Tegal yang telah berlalu itu bukan merupakan aspirasi rakyat Kota Tegal tapi itu keinginan atau kehendak pribadi Walikota Tegal.
“Jalan ahmad yani disempiti itu kemauan rakyat atau bukan, alun-alun diudal-udal itu karepane rakyat apa karepene walikota, hal-hal seperti ini engga boleh terjadi,” terang Uyip.
Maka kedepan masih menurut Uyip, pemerintahan Kota Tegal harus memastikan tidak ada gap antara rakyat dengan pemerintahan yang nyawiji atau bersinerji dengan aspirasi masyarakat. (Anis Yahya)
