Berita Merdeka – Kelompok Kajian Kebijakan Publik atau K3P menilai masyarakat harus jeli dalam menentukan pilihan calon Kepala Daerah yang akan menjalankan roda pemerintahan daerah selama 5 tahun kedepan.
Masyarakat seperti di Kota Tegal semisal, harus serius mencermati apa yang menjadi arah kebijakan yang bakal diambil paslon Walikota dan Wakil Walikota Tegal selain mengusung visi misi, juga wajib memahami jejak rekam masa kampanye calon terutama pada persoalan ketenagakerjaan yang cukup fundamental dalam mencapai kesejahteraan minimum masyarakatnya
Hal itu disampaikan Ketua Kelompok Kajian Kebijakan Publik atau K3P Irwan Santoso melalui Sekjennya, Dheyna Hasiholan atau akrab disapa Olan kepada beritamerdeka.co.id di Kantor Cabang K3P, kawasan Pesurungan Lor, Margadana Kota Tegal, Senin, 28 Oktober 2024.
Menurutnya, dalam konteks memenuhi masyarakat yang tercapai kesejahteraan sosial secara minimum dalam penilaian bank dunia yang sudah menetapkan bahwa 1 KK atau Kepala Keluarga minimal punya pendapatan Rp10 juta perbulan.
“Artinya kalau ada 1 KK pencari nafkah maka orang tersebut baik itu suami maupun istri ataupun anak, ia harus berpenghasilan minimum Rp10 juta perbulan. Pertanyaannya, dimana di Indonesia orang dengan kategori level buruh yang mempunyai gaji Rp10 juta kotor,” ujarnya.
Dikatakan, tidak ada buruh dengan gaji sepuluh juta rupiah perbulan di Indonesia karena gaji berdasarkan UMR tertinggi hanya ada di Kabupaten Karawang itupun sebesar Rp6,5 jutaan kotor.
Kalaupun ada calon kepala daerah yang menyatakan bahwa mereka akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk warganya, maka sudah bisa dipastikan bahwa lapangan pekerjaan tersebut tidak akan menjadi solusi terhadap konteks pemenuhan kesejahteraan minimum.
Meskipun demikian, bukan berarti pemerintah tidak membangun lapangan pekerjaan, tapi calon pemimpin atau kepala daerah harus memikirkan pensiasatan tenaga kerja produktif generasi muda untuk mencapai pendapatan minimum standar bank dunia yang Rp10 juta perbulan untuk memenuhi kesejahteraan minimum satu keluarga.
Lantas bagaimana solusi bagi pemerintah daerah untuk mencapai terpenuhinya kesejahteraan minimal bagi warganya. Hal itu sangat korelatif dengan misi Presiden terpilih Prabowo Subianto yang telah memecah kementerian Tenaga Kerja dengan melahirkan satu kementerian baru bernama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Kabinet Merah Putih.
“Pembentukan kementerian baru itu isyarat bahwa presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan bahwa kalau mau meningkatkan kesejahteraan maka kerjanya bukan di Indonesia. Ini kemudian mencetak tenaga kerja yang diasah, dilatih dan dipersiapkan untuk menjadi tenaga kerja migran ke negara tujuan yang gajinya setara dengan minimal sepuluh juta kotor,” paparnya.
Bagi para calon kepala daerah terutama didalam pemenuhan kesejahteraan minimum harus sama dengan apa yang menjadi kebijakan PresidenPrabowo Subianto yang telah memecah kementerian tenaga kerja dengan menciptakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Nah konteks pemilihan Calon Walikota Tegal, siapa calon Walikota Tegal yang memikirkan dan mempersiapkan kearah itu,” kata Olan yang mewakili Ketua K3P, Irwan Santoso.
Untuk mensetarakan pendapatan per kepala keluarga di Kota Tegal dengan standar bank dunia, seorang pekerja migran dari Kota Tegal yang misalkan bekerja di Jepang, seorang buruh akan mendapatkan penghasilan 17 hingga 19 juta kotor perbulan. Setelah dipotong biaya tempat tinggal, listrik, pajak, asuransi, maka seorang buruh akan menerima gaji bersih kisaran 12 – 15 juta rupiah perbulan.
Sementara yang bekerja dibidang lainnya seperti manufaktur gajinya akan lebih tinggi bahkan untuk tenaga kesehatan jauh lebih tinggi dari yang lainnya.
“Bayangkan kalau di tahun 2025 dari Kota Tegal bisa terkirim 100 orang pekerja migran dengan tujuan negara Jepang, maka dalam 3 tahun kedepan akan sudah ada 100 calon pengusaha baru. Ini baru ngomong satu topik saja bidang pekerjaan,” katanya.
Maka masyarakat Kota Tegal diharapkan mampu menentukan pilihan pada paslon Walikota dan Wakil Walikota Tegal yang mempunyai keseriusan terutama terkait ketenagakerjaan yang akan melahirkan pengusaha-pengusaha yang mandiri dari hasil kerja sebagai pekerja migran. (Anis Yahya)
