Beritamerdeka.co.id – Pemerintah RI resmi salurkan dana segar sebesar Rp 200 triliun kepada lima bank nasional pada hari Jumat, 12 September 2025.
Keputusan gelontorkan dana segar tersebut telah diambil oleh Pemerintah RI usai ditandatanganinya Ketetapan Menteri Keuangan atau KMK sebagai landasan hukum.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penyaluran dana ini dilakukan untuk menjaga likuiditas perbankan semula direncanakan disalurkan ke enam bank. Namun akhirnya diputuskan hanya kepada lima bank.
Siapa Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Pengganti Sri Mulyani
”Kemarin saya janji akan tempatkan dana Rp 200 triliun perbankan, kini sudah diputuskan dan siang ini disalurkan. Jalan ini kita kirim ke 5 bank,” ujar Purbaya sebelum menghadiri rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.
Rincian Penyaluran Dana
Lima bank yang menerima dana segar ini adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Dana tersebut langsung ditransfer dari Bank Indonesia (BI) ke rekening masing-masing bank.
Berikut rincian dana yang diterima:
Bank Mandiri: Rp 55 triliun
BNI: Rp 55 triliun
BRI: Rp 55 triliun
BTN: Rp 25 triliun
BSI: Rp 10 triliun
Purbaya memastikan dana Rp 200 triliun tersebut telah masuk ke sistem perbankan pada hari yang sama.
Ia berharap, penempatan dana pemerintah ini akan memperkuat fungsi intermediasi perbankan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Syafrudin Karimi, menyambut baik langkah pemerintah ini.
Menurutnya, suntikan dana sebesar ini berpotensi besar memperkuat perekonomian, asalkan pemerintah dan otoritas moneter memastikan dana tersebut benar-benar tersalurkan ke sektor-sektor produktif.
Tambahan likuiditas ini akan menurunkan biaya dana perbankan dan mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Hal ini penting untuk mencegah PHK massal dan menjaga daya beli masyarakat.
”Stabilitas lahir ketika pabrik kembali berdengung, proyek konstruksi bergerak, dan gerai ritel mencatat transaksi yang konsisten,” kata Syafrudin.
Ia juga menekankan perlunya konsistensi kebijakan dari Bank Indonesia, terutama dalam menjaga suku bunga yang kredibel. Dengan biaya pinjaman yang lebih rendah, perbankan bisa menurunkan bunga kredit, khususnya untuk KPR, modal kerja, dan koperasi.
Untuk memastikan dana ini tidak bocor, Syafrudin menyarankan pemerintah untuk membuat sistem penyaluran yang ketat.
Caranya, dengan menetapkan kuota sektoral dan wilayah yang jelas, serta memprioritaskan sektor padat karya seperti perumahan terjangkau, konstruksi, manufaktur, dan agroindustri.
Selain itu, ia meminta pemerintah mewajibkan rasio antara kredit dan dana penempatan, sehingga uang benar-benar berputar di masyarakat. Ia juga menyarankan pemberlakuan tenggat realisasi yang ketat dan mekanisme clawback (penarikan kembali dana) bagi bank yang menahan dana dan tidak menyalurkannya.
”Dengan pendekatan tersebut, likuiditas akan tersalurkan secara optimal untuk mendorong produksi dan membuka lapangan kerja, bukan hanya disimpan di instrumen aman yang tidak berdampak langsung pada perekonomian,” tutupnya. ***
