BeritaMerdeka.co.id – Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Desa Kaladawa, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, telah menuntaskan hampir 80 persen pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan ini bersumber dari Dana Desa serta dukungan dari berbagai program pemerintah daerah dan provinsi, termasuk aspirasi anggota dewan.
Kepala Desa Kaladawa, H. Taslikhin, SE menyampaikan capaian tersebut sebagai bentuk akuntabilitas dan klarifikasi terhadap berbagai informasi yang beredar di masyarakat terkait transparansi pengelolaan Dana Desa.
“Terkait biaya pembangunan infrastruktur, desa hanya melaksanakan kegiatan. Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun oleh pendamping desa dengan persetujuan kecamatan. Semua melalui proses evaluasi dan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Taslikhin.
Ia menegaskan, seluruh kegiatan pembangunan telah melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebelum diusulkan ke pihak kecamatan untuk evaluasi dan persetujuan.
Menjawab isu soal anggaran pavingisasi yang dinilai terlalu tinggi, Taslikhin memaparkan bahwa biaya rata-rata mencapai Rp304.000 per meter, sudah termasuk upah tenaga kerja, pengurugan, dan pembuatan cansting.
“Anggaran tertinggi bisa mencapai Rp376.000 per meter, khusus untuk lokasi perumahan di bekas lahan sawah yang membutuhkan pengurugan tambahan,” terangnya.
Selama masa kepemimpinannya, dari total 175 gang yang ada di Desa Kaladawa, sebanyak 80 gang telah selesai dibangun, sementara sisanya akan diselesaikan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.
“Setiap tahun rata-rata kami membangun 15 sampai 16 gang. Jadi selama lima tahun sudah sekitar 75 hingga 80 gang yang kami selesaikan,” tambahnya.
Selain pavingisasi, Pemdes Kaladawa juga telah melaksanakan berbagai pembangunan seperti perbaikan jalan utama, saluran irigasi, dan drainase, baik melalui Dana Desa maupun bantuan aspirasi dari anggota dewan, Pemkab Tegal, serta Pemprov Jawa Tengah.
Taslikhin menyebut pembangunan saluran irigasi menjadi salah satu prioritas utama. Sekitar 70 persen jaringan irigasi desa telah diperbaiki, berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas pertanian warga.
“Dulu petani hanya bisa panen satu sampai dua kali setahun. Sekarang bisa tiga kali, bahkan airnya melimpah,” ujarnya.
Menanggapi kritik masyarakat, Taslikhin menyatakan pihaknya sangat terbuka terhadap masukan konstruktif yang bertujuan memperbaiki pelayanan dan pembangunan desa.
“Saya tidak anti kritik. Justru itu jadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah. Semua saran dari RT, RW, dan BPD kami padukan dengan kritik masyarakat,” katanya.
Ia juga mengimbau agar masyarakat menyampaikan kritik secara bertanggung jawab dan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau ada yang ingin mengetahui detail pembangunan, silakan datang ke balai desa. Semua data bisa dilihat secara terbuka karena ini bagian dari keterbukaan informasi publik,” pungkasnya.***
