BeritaMerdeka.co.id – Persatuan Jasa Konstruksi (Perjakon) Kabupaten Tegal menyatakan komitmennya untuk menjadi wadah komunikasi sekaligus pusat informasi bagi wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah Kabupaten Tegal.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan diskusi yang digelar pada Sabtu, 27 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah kontraktor, awak media, serta perwakilan LSM se-Kabupaten Tegal.
Ketua Perjakon Kabupaten Tegal, Eri Siswanto, menegaskan bahwa Perjakon siap menampung berbagai temuan dan masukan dari media maupun LSM, khususnya terkait kesulitan memperoleh informasi di lapangan.
“Rekan-rekan media maupun LSM dipersilakan menyampaikan temuan di lapangan yang belum terbangun komunikasinya dengan baik. Perjakon siap membantu menjembatani komunikasi dengan pihak rekanan maupun instansi terkait,” ujar Eri dalam keterangan persnya.
Ia menjelaskan, Perjakon Kabupaten Tegal baru terbentuk pada November 2025 dan saat ini masih dalam tahap awal dengan struktur inti yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
Meski masih tergolong baru, Perjakon memiliki visi besar untuk mendorong terciptanya sinergi lintas sektor dalam pembangunan daerah.
“Tujuan kami adalah membangun sinergi antara dinas terkait, kontraktor, media, dan elemen masyarakat lainnya agar pembangunan di Kabupaten Tegal berjalan lebih baik, transparan, dan lingkungan menjadi tertata indah,” tambahnya.
Keberadaan Perjakon mendapat apresiasi dari pengamat pembangunan Kabupaten Tegal, Rawing. Ia menilai Perjakon berpotensi menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara kontraktor, wartawan, dan LSM, sehingga mampu menciptakan iklim pembangunan yang kondusif.
“Kehadiran Perjakon sangat dibutuhkan sebagai ruang komunikasi bersama. Dengan komunikasi yang baik, pengawasan publik bisa berjalan optimal dan pembangunan di Kabupaten Tegal menjadi lebih transparan,” ungkap Rawing.
Melalui kegiatan ini, Perjakon berharap terbangun kolaborasi yang sehat dan berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan demi mendorong kualitas pembangunan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat.***
