Beritamerdeka.co.id – Hamas menyatakan telah menerima proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh mediator Mesir dan Qatar pada Senin, 19 Agustus 2025.
Sumber diplomatik sebut usulan itu sama dengan proposal yang disetujui Hamas 1/6, sebelum Israel dan AS menarik perundingnya dari Doha.
Apabila kesepakatan ini terealisasi, hal tersebut akan menandai kompromi besar dari pihak Israel, menurut sumber yang dikutip Middle East Eye.
Delegasi Palestina Syeh Achmad Husen Memberikan Ceramah Usai Sholat Jumat di Masjid Agung Tegal
Saat ini, Israel berada di ambang pendudukan militer penuh atas Gaza City yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa. Keputusan kabinet perang Israel itu telah menuai kecaman internasional, termasuk dari sekutu dekat seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Kanada.
Media penyiaran publik Israel, Kan, melaporkan bahwa kabinet perang tidak menutup kemungkinan untuk menerima proposal tersebut dan menilai ada tanda-tanda positif.
Proposal itu disebut akan dipelajari lebih lanjut oleh pemerintah Israel dalam beberapa hari ke depan.
Seorang pejabat Mesir kepada Reuters mengonfirmasi bahwa rancangan kesepakatan meliputi penghentian operasi militer selama 60 hari.
Dalam periode tersebut, Hamas dan Israel diharapkan dapat menemukan jalan menuju penghentian permanen perang yang telah berlangsung sejak Oktober 2023.
Isi utama dari proposal gencatan senjata adalah pembebasan setengah dari tawanan Israel yang masih hidup di Gaza.
Sebagai imbalannya, Israel akan melepaskan sejumlah tahanan Palestina, meski jumlah pastinya belum ditentukan.
Saat ini, diyakini masih ada sedikitnya 20 dari lebih 50 tawanan Israel yang selamat dan ditahan Hamas maupun faksi Palestina lainnya. Seluruhnya merupakan tentara Israel.
Sementara itu, Israel menahan sekitar 12.000 warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat, hampir setengahnya ditangkap setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, pada hari yang sama meninjau perbatasan Rafah bersama Perdana Menteri Otoritas Palestina (PA) Mohammad Mustafa.
Abdelatty menegaskan bahwa pihaknya bersama mediator Qatar tengah berupaya mengakhiri pembunuhan sistematis dan kelaparan yang dialami warga Gaza.
Mustafa menambahkan, PA dalam waktu dekat akan membentuk komite sementara untuk mengelola urusan Gaza di bawah naungan pemerintah Palestina.
Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali peran “Negara Palestina dan pemerintahannya di Gaza”.t
Beberapa jam sebelum Hamas mengumumkan kesediaannya menerima proposal, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa Hamas harus “dihadapi dan dihancurkan” agar para tawanan Israel dapat dikembalikan.
“Kita hanya akan melihat para sandera kembali ketika Hamas dihadapi dan dihancurkan. Semakin cepat ini dilakukan, semakin besar peluang keberhasilan,” tulis Trump di platform media sosialnya, TruthSocial.
Trump sebelumnya diklaim berhasil mendorong tercapainya gencatan senjata Januari lalu dengan menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Namun, belakangan Qatar mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut sejatinya merupakan usulan yang sudah diterima Hamas dan pemerintahan Joe Biden sejak Desember 2023, tetapi berulang kali ditolak Israel.
Sejak ofensif Israel dimulai, lebih dari 62.000 warga Palestina dilaporkan tewas, setengahnya adalah perempuan dan anak-anak.
Selain itu, lebih dari 200 orang meninggal karena kelaparan akibat blokade total Israel sejak Maret lalu. ***
(Sumber : Moslemtoday.com / Sumber : Middle East Eye | Weblink : https://www.middleeasteye.net/news/syrian-president-says-country-should-not-be-unified-blood )
