Peran Pemuda Desa: Tantangan Menghadapi Kisis Kepercayaan terhadap Kebijakan Pemerintah di Era Digital
Oleh: lbnu Ramadany, S.Pd.
Beritamerdeka.co.id – Krisis kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah bukan hanya fenomena nasional, melainkan juga terasa hingga ke tingkat desa.
Era digital yang penuh informasi ibarat pisau bermata dua: memberi ruang partisipasi, tetapi sekaligus menyebarkan keraguan.
Media sosial yang seharusnya menjadi ruang dialog justru sering dipenuhi misinformasi, ujaran kebencian, dan narasi yang memicu perpecahan.
Pemuda Desa, Harapan dan Disafeksi terhadap Kebijakan 19 Juta Lapangan Pekerjaan
Di sinilah pemuda desa ditantang untuk tampil sebagai garda terdepan dalam membangun literasi digital dan memperkuat kepercayaan publik.
Dalam situasi ini, pemuda desa seharusnya tidak hanya berperan sebagai pewaris pembangunan, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan publik.
Mereka yang fasih menggunakan teknologi bisa menjadi filter informasi dan penjelas kebijakan. Melalui kegiatan karang taruna, komunitas belajar, hingga media sosial pribadi, penuda bisa menjadi filter terhadap hoaks yang kerap memperburuk krisis kepercayaan terhadap pemeri ntah.
“Anak muda desa punya peran strategis, mereka lebih cepat menangkap informasi, bisa
mengklarifikasi isu yang simpang siur, dan sekaligus memberi edukasi kepada warga yang masih gagap digital” ujar seorang tokoh pemuda dari Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.
Kebijakan pemerintah kerap tidak dipahami secara menyeluruh oleh warga desa. Hal ini memunculkan rasa curiga dan menurunkan legitimasi.
Pemuda desa yang dekat dengan teknologi sekaligus memahami bahasa masyarakat lokal dapat berperan sebagai jembatan komunikasi. Mereka bisa menerjemahkan kebijakan yang rumit menjadi bahasa sederhana melalui forum desa, podcast lokal, atau infografis di media sosial.
Lebih jauh, pemuda desa juga berperan dalam menginisiasi program kreatif berbasis teknologi untuk mendukung transparansi kebijakan. Misalnya, membuat aplikasi informasi desa, website laporan pembangunan, hingga kanal aduan warga yang lebih cepat ditanggapi.
Inovasi-inovasi ini tidak hanya meningkatkan partisipasi publik, tetapi juga memperlihatkan akuntabilitas pemerintah desa.
Selain itu, pemuda juga dapat merndorong kemandirian ekonomi melalui digitalisasi UMKM, promosi wisata desa, serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan era
industri 4.0.
Upaya ini pada akhirnya menmbangun kepercayaan bahwa pemerintah hadir bersama rakyat, bukan hanya mengeluarkan kebijakan dari atas.
Krisis kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah di era digital tidak bisa dihadapi hanya dengan regulasi atau pernyataan resmi. Butuh peran nyata dari pemuda desa sebagai agen literasi digital, jembatan komunikasi, dan motor inovasi.
Dengan keterlibatan aktif mereka, desa tidak hanya menjadi benteng terakhir menghadapi gempuran informasi, tetapi juga pusat lahirnya kepercayaan baru terhadap arah kebijakan bangsa. ***
