NasionalPilihan Editor

Wahyudin Noor Aly atau Goyud Luruskan Pemberitaan Miring Terkait Bencana Banjir Sumatera dengan Kebijakan Zulkifli Hasan

×

Wahyudin Noor Aly atau Goyud Luruskan Pemberitaan Miring Terkait Bencana Banjir Sumatera dengan Kebijakan Zulkifli Hasan

Sebarkan artikel ini
Anggota DPR RI fraksi PAN, Wahyudin Noor Aly atau Goyud melalui pernyataan tertulis luruskan berita miring keterkaitan bencana banjir Sumatera dengan kebijakan Menteri Kehutanan era Zulkifli Hasan, Selasa, 2 Desember 2025.

Beritamerdeka.co.id – Anggota DPR RI Fraksi PAN, Wahyudin Noor Aly meluruskan pemberitaan miring yang menyudutkan Zulkifli Hasan terkait bencana banjir di Sumatera.

Isu yang menyudutkan Zulkifli Hasan menurut Goyud panggilan akrab Wahyudin Noor Aly tidak tepat fakta lapangan lebih diutamakan daripada opini.

Advertisement
Scroll untuk membaca

Pernyataan Wahyudin Noor Aly atau Goyud tersebut disampaikan melalui pernyataan tertulisnya yang telah dikirimkan ke redaksi, Selasa, 2 Desember 2025.

Menko Pangan Zulhas Singgung ‘Tepuk Sakinah’ Walikota Tegal Dedy Yon di Jambore KOKAM

Wahyudin Noor Aly atau Goyud, meluruskan pemberitaan miring yang kembali mengaitkan bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dengan kebijakan Menteri Kehutanan era Zulkifli Hasan.

Menurutnya, narasi tersebut tidak hanya sesat, tetapi juga mengaburkan fakta-fakta penting terkait konteks waktu dan kondisi penegakan hukum kehutanan saat itu.

Goyud menjelaskan bahwa isu ini muncul kembali dari video potongan pendek tahun 2010, ketika seorang aktor internasional, Harrison Ford, melakukan wawancara untuk sebuah film dokumenter di Kementerian Kehutanan.

.“Perlu diketahui, setting wawancara itu dibuat oleh tim produksi Horrison, lengkap dengan empat kamera. Padahal Pak Zulkifli Hasan sebelumnya sudah meminta dialog terbuka bersama puluhan wartawan yang hadir di Kemenhut, namun permintaan itu ditolak oleh pihak produksi Horrison,” ujarnya.

Termasuk saat wawancara soal kawasan nasional Tesso Nilo, juga direkam dalam potongan video dan beredar tidak merepresentasikan dinamika lapangan secara utuh.

Goyud menegaskan bahwa justru kini, di era Presiden Prabowo Subianto, negara dapat bergerak jauh lebih agresif dalam penyelamatan tutupan hutan.

“Saat ini Presiden membentuk Satgas Tata Kelola Hutan (TKH) yang dipimpin langsung Menteri Pertahanan. Hasilnya, lebih dari 4 juta hektare kawasan telah berhasil kembali dikuasai negara. Ini menunjukkan masalah di masa lalu lebih kepada keterbatasan instrumen hukum,” tegasnya.

Goyud merujuk data WALHI yang menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Sumatera Utara baru baru ini, disebabkan dominan oleh aktivitas perusahaan-perusahaan besar, antara lain: PT Agincourt Resources (Tambang Emas Martabe), PT North Sumatera Hydro Energy (PLTA Batang Toru), PT Pahae Julu Micro-Hydro Power, PT SOL Geothermal Indonesia, PT Toba Pulp Lestari Tbk, PT Sago Nauli Plantation, serta PTPN III Batang Toru Estate.

Di tengah tragedi bencana saat ini, Goyud menilai lebih penting untuk memastikan negara hadir di lapangan.

Ia mengapresiasi Menko Pangan Zulkifli Hasan, karena telah memerintahkan Bulog, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Perdagangan untuk menggandakan pasokan pangan ke wilayah terdampak di Sumut, Sumbar, dan Aceh guna menjamin ketersediaan logistik bagi para penyintas.

“saya berharap seluruh pihak menahan diri dari narasi saling menyalahkan dan kembali fokus pada hal yang paling mendesak: menolong korban, mempercepat pemulihan, dan memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi,” pungkas Goyud. (*/Anis Yahya)