Beritamerdeka.co.id – Gejolak pasar keuangan Indonesia sepanjang April hingga awal Mei 2026 dinilai bukan sekadar fluktuasi biasa. Analis ekonomi politik pasar saham, Kusfiardi menilai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan tajam nilai tukar Rupiah menjadi sinyal serius rapuhnya ketahanan struktural ekonomi nasional di tengah tekanan global.
Menurut Kusfiardi, koreksi IHSG dari level 7.700-an hingga terperosok ke bawah 7.000, disertai pelemahan Rupiah ke kisaran Rp17.300–17.400 per dolar AS, menunjukkan mulai munculnya keraguan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
“Pasar sedang mengirim pesan bahwa fondasi ekonomi Indonesia masih rapuh. Penguatan IHSG sebelumnya lebih banyak ditopang arus modal jangka pendek dan sentimen likuiditas global, bukan penguatan struktural ekonomi domestik,” ujar Kusfiardi dalam keterangannya, Senin 11 Mei 2026.
Data perdagangan mencatat IHSG sempat menyentuh level 7.675 pada pertengahan April 2026 sebelum terkoreksi tajam hingga ditutup di level 6.956 pada akhir bulan. Tekanan pasar kembali terjadi pada 8 Mei 2026, saat IHSG anjlok 2,86 persen hanya dalam satu hari perdagangan.
Di saat yang sama, Rupiah terus mengalami tekanan. Dari posisi sekitar Rp16.900 per dolar AS pada awal April, mata uang Garuda melemah hingga menembus level Rp17.300 pada awal Mei 2026.
Kusfiardi menilai kondisi tersebut memperlihatkan tingginya sensitivitas ekonomi Indonesia terhadap penguatan dolar AS, arus keluar modal asing (capital outflow), serta perubahan sentimen global terhadap negara berkembang.
“Indonesia masih dipersepsikan sebagai ekonomi yang sangat bergantung pada komoditas, impor bahan baku, dan pembiayaan berbasis dolar. Ketika dolar menguat dan risiko global meningkat, tekanan langsung muncul di pasar saham dan nilai tukar,” katanya.
Ia menjelaskan, pelemahan Rupiah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga berpotensi memukul langsung kehidupan masyarakat.
Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, bahan baku industri, dan kebutuhan strategis lainnya membuat depresiasi Rupiah berisiko meningkatkan biaya produksi, memicu inflasi, memperbesar beban subsidi energi, hingga menekan daya beli masyarakat.
“Level Rupiah di atas Rp17.000 bukan lagi sekadar isu moneter, tetapi sudah menjadi persoalan ekonomi politik karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga pangan, BBM, dan biaya hidup,” tegasnya.
Kusfiardi juga menyoroti adanya kontradiksi antara angka pertumbuhan ekonomi nasional yang masih terlihat positif dengan meningkatnya tekanan di pasar keuangan.
Menurutnya, pelaku pasar mulai meragukan kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai masih terlalu bergantung pada konsumsi domestik dan ekspor komoditas mentah.
“Pasar melihat pertumbuhan Indonesia belum cukup ditopang industrialisasi yang kuat dan produktivitas sektor riil yang dalam. Karena itu volatilitas pasar menjadi tinggi dan mudah dipengaruhi sentimen eksternal,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan pemerintah agar segera mempercepat transformasi struktural ekonomi nasional, mulai dari memperkuat industri domestik, mengurangi ketergantungan impor strategis, memperdalam pasar keuangan nasional, hingga menekan ketergantungan terhadap pembiayaan asing jangka pendek.
“Jika struktur ekonomi tidak berubah, maka gejolak IHSG dan pelemahan Rupiah akan terus menjadi alarm rutin bahwa ekonomi Indonesia masih rentan terhadap tekanan global,” tutup Kusfiardi.***
