Beritamerdeka.co.id – Pemerintah Kota Tegal resmi mengajukan usulan Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp142.173.387.520 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2027. Usulan tersebut mencakup lima proyek prioritas yang difokuskan pada penguatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Penyampaian usulan Bantuan Keuangan ini dilakukan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa, 28 April 2026.
Lima Proyek Strategis yang Diusulkan
Pemerintah Kota Tegal telah memetakan lima titik krusial yang memerlukan dukungan pendanaan dari provinsi, antara lain:
Dedy Yon Bersama Iin Hadiri Halal Bi Halal Tingkat Provinsi Jateng di Hari Pertama Masuk Kerja
– Revitalisasi Pasar Sumurpanggang: Guna meningkatkan pusat kegiatan ekonomi rakyat.
– Pembangunan TPST TPA Bokong Semar: Solusi pengelolaan sampah terpadu.
– Perkuatan Tebing Sungai Jetty Muara: Penanganan saluran pembuangan Gajahmada di Kelurahan Tegalsari.
– Rekonstruksi Jalan Inspeksi: Akses menuju Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Muarareja.
– Pengembangan IPAL Komunal: Pembangunan jaringan perpipaan di Rusunawa Kraton.
Sinergi dengan Tema RKPD 2027
Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, yang hadir didampingi Kepala Bapperida Kota Tegal, M. Ismail Fahmi, menekankan bahwa usulan ini sangat selaras dengan tema RKPD 2027.
”Pertimbangan prioritas usulan ini untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, khususnya ekonomi syariah sebagai tulang punggung ekonomi. Selain itu, ini adalah langkah nyata menyelesaikan masalah infrastruktur, persampahan, dan sanitasi,” ujar Kepala Bapperida melalui keterangannya.
Ia menambahkan bahwa besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk program-program prioritas tersebut melatarbelakangi pengajuan bantuan keuangan ke tingkat provinsi.
Arahan Pemerintah Pusat dan Provinsi
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut baik aspirasi dari seluruh kabupaten/kota. Beliau menegaskan bahwa forum Musrenbang adalah sarana strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat agar menjadi acuan pembangunan Jawa Tengah tahun 2027.
”Kami berharap Pemerintah Kabupaten dan Kota terus bersinergi dalam mendukung pariwisata berkelanjutan, ekonomi syariah, serta memperkuat fiskal melalui collaborative funding,” tutur Taj Yasin.
Senada dengan hal tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy, mengingatkan pentingnya kualitas perencanaan yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Menurutnya, fokus pembangunan harus dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, inovasi, serta konektivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, jajaran DPR RI, Forkopimda Jateng, serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah. ***
