Beritamerdeka.co.id – Universitas Harkat Negeri (UHN) Tegal bekerja sama dengan Rujak Center for Urban Studies resmi meluncurkan Pusat Kajian Perkotaan Pesisir (PKPP) sebagai langkah strategis menjawab kompleksitas persoalan kawasan perkotaan pesisir yang berada di garis depan dampak perubahan iklim.
Peluncuran PKPP dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said, Direktur Rujak Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja, serta Direktur PKPP Marco Kusumawijaya, di Aula Kampus Universitas Harkat Negeri Tegal, Kamis 23 April 2026.
Acara ini juga dihadiri oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Pemerintah Kota Tegal yang diwakili Sekretaris Daerah Agus Dwi Sulistyantono.
Pendirian PKPP mengusung dua misi utama, yakni penanganan persoalan ekologis sekaligus penguatan ekonomi berbasis potensi budaya dan sumber daya pesisir.
Kehadiran pusat kajian ini diharapkan tidak hanya menghasilkan riset, tetapi juga mendorong implementasi nyata yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang kontekstual, terukur, dan dapat direplikasi di berbagai daerah.
Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menegaskan bahwa PKPP merupakan pusat studi kedua yang diresmikan setelah Pusat Studi Sustainabilitas pada Januari 2026.
Ia menyebut Kota Tegal sebagai laboratorium strategis karena karakteristiknya sebagai kota pesisir sekaligus kota sekunder yang mewakili banyak wilayah di Indonesia.
“PKPP diharapkan menjadi pusat pembelajaran, tidak hanya bagi kota-kota di Indonesia, tetapi juga kota pesisir di dunia. Ini bagian dari komitmen universitas untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sudirman menekankan pentingnya integrasi antara literasi akademik dan aksi lapangan. Menurutnya, penguatan kapasitas berpikir strategis harus diiringi dengan kemampuan implementasi nyata guna menjawab tantangan zaman.
PKPP dirancang sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan pengetahuan, pembelajaran, serta penguatan kapasitas kota-kota pesisir, khususnya kota sekunder yang rentan terhadap risiko perubahan iklim.
Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 8.000 desa pesisir dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 16 juta jiwa. Selain itu, terdapat sedikitnya 219 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan laut.
Bahkan, sekitar 132 juta jiwa atau 60 persen populasi Indonesia tinggal dalam radius 50 kilometer dari garis pantai, kelompok yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.
Dalam dua dekade terakhir, kenaikan permukaan air laut telah memicu berbagai persoalan serius, mulai dari banjir rob, kerusakan ekosistem, hingga terganggunya pola produksi masyarakat pesisir.
Kondisi ini diperparah oleh peningkatan suhu global serta aktivitas pembangunan seperti reklamasi yang mengurangi ruang alami bagi laut.
Direktur PKPP, Marco Kusumawijaya, menegaskan bahwa kawasan pesisir memiliki posisi strategis dalam sistem kehidupan Indonesia sebagai negara kepulauan.
“Pesisir adalah simpul kehidupan yang menghubungkan berbagai sistem, dari hulu hingga hilir. Karena itu, pengelolaannya harus menjadi perhatian bersama. PKPP hadir sebagai pusat kajian berbasis aksi yang mendorong solusi melalui pendekatan kolaboratif lintas pihak,” jelasnya.
Sebagai simpul pengetahuan, PKPP mengintegrasikan riset terapan, praktik kebijakan, serta pengalaman masyarakat dalam satu kerangka terpadu.
Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam merespons krisis iklim secara efektif, inklusif, dan berkeadilan.
Ke depan, PKPP juga ditargetkan menjadi ruang pertukaran pengetahuan antar kota pesisir serta penggerak kerja sama berkelanjutan dalam merumuskan strategi adaptasi yang kontekstual dan berdampak nyata bagi masyarakat.***
