Beritamerdeka.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi resmi tetapkan 11 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Kesebelas orang para tersangka yang terjerat dalam OTT KPK, salah satunya adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan penetapannya ini dilakukan setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan intensif dan menemukan sekurangnya dua alat bukti.
“(KPK) menetapkan sebelas orang sebagai tersangka,” ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Agustus 2025.
Berikut daftar lengkap para Tersangka OTT KPK.
1. Immanuel Ebenezer – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker)
2. Irvian Bobby Mahendro – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3
3. Gerry Aditya Herwanto Putra – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja
4. Subhan – Sub Koordinator Keselamatan Kerja Ditjen Bina K3
5. Anita Kusumawati – Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja
6. Fahrurozi – Direktur Binwasnaker dan K3
7. Hery Sutanto – Direktur Bina Kelembagaan
8. Sekarsari Kartika Putri – Sub Koordinator
9. Supriadi – Koordinator
10. Temurila – Pihak PT KEM Indonesia
11. Miki Mahfud – Pihak PT KEM Indonesia.
Ke-11 (sebelas) tersangka tersebut langsung ditahan selama 20 hari terhitung mulai 22 Agustus hingga 10 September 2025 dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK Gedung Merah Putih.
Kadisdik Kota Tegal Bantah Adanya Dugaan Konspirasi Tender Smart Classroom
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Fitroh Rohcahyanto menambahkan, dalam operasi tangkap tangan (OTT) ini penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, selain uang tunai, KPK mengamankan puluhan kendaraan yang diduga terkait dengan kasus pemerasan tersebut.
OTT yang menjerat Noel berlangsung pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Ia diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.
“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ungkap Fitroh melalui keterangan tertulis pada Kamis, 21 Agustus 2025.
KPK memiliki tenggat waktu 1×24 jam untuk menetapkan status hukum terhadap pihak yang diamankan dalam OTT. Penetapan tersangka dan detail kasus kemudian diumumkan secara resmi melalui konferensi pers. ***
