Beritamerdeka.co.id — Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Periode 2026 di Hotel Horison, Kota Bekasi, Senin (28/9/2026).
Acara Rakerda ini mengusung tema “Dari Jawa Barat Untuk Indonesia: Satukan Langkah Pengusaha Lokal Maju dan Mandiri, Pribumi Berkarya Indonesia Jaya”. Forum ini menjadi ajang konsolidasi penting bagi para pengusaha pribumi di Jawa Barat untuk merumuskan program kerja nyata demi mendorong kemajuan ekonomi daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah dan jajaran pengurus pusat serta daerah, di antaranya Sekda Jawa Barat Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si., Sekda Kota Bekasi Drs. Junaedi, Walikota Bekasi Tri Adhianto yang di wakilkan, Dandim 0507/Bekasi Kolonel Inf yang di wakilkan, serta perwakilan Kapolres Kombes Pol. Putu Kholis Aryana. Dari jajaran pengurus HIPPI, hadir Ketua Umum DPP HIPPI Erik Hidayat, Sekjen DPP HIPPI Dendi Gumilang, Bendahara DPP HIPPI Laja Lapian, Ketua OKK DPP HIPPI Agus Yudha Permana, serta Ketua DPD HIPPI Jawa Barat Rescky Noereal Roma beserta jajarannya.
Dalam wawancara terpisah, Ketua DPD HIPPI Jawa Barat, Rescky Noereal Roma, menyampaikan kesiapan pengurus DPD HIPPI Jabar untuk mendukung pengusaha dan UMKM, khususnya yang berada di Kota Bekasi dan wilayah Jawa Barat lai
“Di Kota Bekasi, HIPPI fokus memberikan pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda, pelatihan ini bertujuan agar para pengusaha UMKM bisa naik kelas melalui pembekalan pengetahuan, bimbingan, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan,” ujar Rescky.
Rescky menjelaskan bahwa program pelatihan dan pendampingan ini tidak hanya ditujukan bagi anggota internal HIPPI, tetapi juga terbuka untuk pengusaha dan masyarakat umum di luar keanggotaan. Saat ini, DPD HIPPI Jawa Barat telah mengoordinasi kepengurusan yang aktif di 27 kota dan kabupaten se-Jawa Barat.
Mengenai sektor usaha yang berkembang di Kota Bekasi, Rescky menyebutkan bahwa daerah ini memiliki potensi besar di sektor industri rumahan (home industry) seperti produksi boneka, fashion, kuliner, hingga cenderamata. Sementara itu, untuk wilayah Jawa Barat secara umum, sektor usaha yang paling dominan dan paling banyak diminati oleh anggota HIPPI adalah sektor kuliner dan pariwisata, seperti yang berkembang pesat di daerah Sukabumi dan Bogor.
Sementara itu, Ketua Umum DPP HIPPI, Erik Hidayat, turut menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pengusaha lokal di tengah kondisi ekonomi saat ini. Erik mengapresiasi perkembangan DPD HIPPI Jawa Barat yang kian solid.
“Hari ini adalah hari pertama kita berkumpul untuk merumuskan program kerja. Saya sarankan kepada pengurus HIPPI Jawa Barat agar benar-benar membantu para pengusaha lokal. Meskipun pertumbuhan ekonomi dilaporkan mencapai 5,73%, situasi di lapangan masih cukup berat bagi pelaku usaha,” tutur Erik Hidayat.
Erik menekankan bahwa masalah klasik UMKM adalah sulitnya naik kelas, keterbatasan akses, serta masalah kualitas SDM dan pendidikan vokasi. Menurutnya, UMKM membutuhkan ruang gerak yang adil dan kebijakan pemerintah yang berpihak.
“Kalau UMKM kita ingin naik kelas, harus ada level playing field yang sama. Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada pelaku usaha lokal, mengingat saat ini pasar kita dibanjiri oleh produk-produk impor,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pengusaha lokal tidak menuntut bantuan dana hibah, melainkan kepastian regulasi dan perlindungan pasar dari pemerintah.
“Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengontrol keran impor agar tidak merusak pasar lokal maupun e-commerce. Mengingat 97 persen pengusaha di Indonesia adalah UMKM, keberpihakan kepada mereka adalah hal yang mutlak,” pungkas Erik.
Melalui Rakerda ini, HIPPI Jawa Barat berkomitmen untuk merumuskan program pelatihan vokasi, sertifikasi SDM, serta mendorong percepatan integrasi pengusaha lokal ke dalam rantai pasok industri di Jawa Barat. [ ]
