Beritamerdeka.co.id – Tanto, S.Pi resmi ditetapkan sebagai Direktur Utama (Dirut) PT BPR Bank Bahari Kota Tegal (Perseroda) untuk masa jabatan 13 Oktober 2026 hingga paling lama 13 September 2031.
Penetapan tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BPR Bank Bahari Kota Tegal yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, di Ruang Rapat Lantai 1 Sekretariat Daerah Kota Tegal, Selasa, 13 Oktiber 2026 siang.
“Dengan mengucap Bismillahirohmanirohim, kami merekomendasikan, mengusulkan, dan menyetujui Bapak Tanto, S.Pi menjadi Direktur Utama PT BPR Bank Bahari Kota Tegal,” ujar Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono saat membacakan keputusan RUPSLB.
Selain menetapkan posisi baru, RUPSLB tersebut juga resmi memberhentikan dengan hormat Tanto, S.Pi dari jabatan sebelumnya sebagai Direktur Umum dan Kepatuhan PT BPR Bank Bahari Kota Tegal terhitung sejak 13 Oktober 2026, beserta seluruh hak dan kewajiban yang melekat selama menjabat.
Turut hadir dalam RUPSLB tersebut Sekretaris Daerah Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Tegal, Kepala OPD terkait, jajaran Direksi, Komisaris PT BPR Bank Bahari, serta notaris.
Selain penetapan pimpinan puncak, RUPSLB juga membahas sejumlah agenda strategis lainnya, yaitu pemenuhan jabatan Komisaris Utama, pengisian posisi Direktur Umum dan Kepatuhan, serta penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit laporan keuangan PT BPR Bank Bahari Kota Tegal Tahun Anggaran 2026.
Momen Krusial di Tengah Sorotan Kinerja dan Kredit Macet
Penetapan Tanto sebagai Dirut anyar berlangsung di tengah sorotan publik terhadap kinerja keuangan bank milik Pemerintah Kota Tegal tersebut.
Hingga Agustus 2026, BPR Bank Bahari dilaporkan mencatatkan kerugian sekitar Rp1,71 miliar dengan angka kredit macet mencapai sekitar Rp8 miliar.
Kondisi ini memicu desakan dari aktivis Kota Tegal yang juga mantan anggota Komisi II DPRD Kota Tegal, H. Supriyanto (Jipri).
Bank Bahari Tegal Dinilai Sukses Kuras Kas Daerah, Aktifis Dorong DPRD Bentuk Pansus
Ia meminta Komisi II DPRD Kota Tegal segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menelusuri akar masalah membengkaknya kredit bermasalah tersebut.
”Jangan hanya melihat angka kerugiannya. Harus ditelusuri kredit macet itu berasal dari tahun berapa, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah prosedur pemberian kredit sudah sesuai ketentuan,” tegas Jipri.
Jipri menyoroti catatan Laporan Tahunan 2022 yang menunjukkan Non-Performing Loan (NPL) BPR Bank Pasar (sebelum berganti nama menjadi Bank Bahari) telah mencapai 19,81 persen – naik signifikan dari 14,83 persen pada 2021 – dengan kredit macet saat itu sebesar Rp2,72 miliar.
Menurutnya, Pansus diperlukan untuk mengurai persoalan secara transparan, mulai dari analisis persetujuan kredit, mekanisme pencairan, pengawasan internal, hingga membuktikan apakah persoalan yang terjadi murni krisis bisnis (business failure) atau indikasi penyimpangan tata kelola (fraud) yang memerlukan penanganan audit eksternal/BPK.
“Kalau kredit macet sudah Rp8 miliar dan perusahaan mengalami kerugian Rp1,71 miliar, masyarakat berhak mengetahui penyebabnya. Ini bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan memastikan uang dan aset daerah dikelola secara benar,” pungkas Jipri.
Dengan ditetapkannya kepemimpinan baru ini, publik kini menantikan langkah konkret dan strategi pemulihan dari Tanto, S.Pi dalam menyehatkan kembali kinerja keuangan serta tata kelola PT BPR Bank Bahari Kota Tegal ke depan.(*)
