Scroll untuk baca berita
Regional

Ribuan Warga Banyumas Gelar Aksi Damai : Dukung Keberlanjutan MBG,Minta Dugaan Korupsi di Usut Tuntas

×

Ribuan Warga Banyumas Gelar Aksi Damai : Dukung Keberlanjutan MBG,Minta Dugaan Korupsi di Usut Tuntas

Sebarkan artikel ini

Beritamerdeka.co.id – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Banyumas Bersatu menggelar aksi damai di halaman depan Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, pada Sabtu (27/6/2026). Dalam kegiatan tersebut, peserta menyuarakan dukungan penuh agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan, sekaligus mendesak aparat penegak hukum menelusuri dan mengusut secara mendalam setiap dugaan penyimpangan maupun praktik korupsi yang dikaitkan dengan pelaksanaan program tersebut.

Dimulai sejak pukul 09.30 WIB, aksi ini dihadiri sekitar 3.600 peserta yang berasal dari beragam lapisan dan elemen masyarakat. Komposisi massa terdiri dari sekitar 3.000 relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), 200 anggota kelompok Tani Merdeka Indonesia, serta kurang lebih 400 orang tua siswa yang merupakan penerima manfaat langsung MBG. Selain itu, turut hadir pula para petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta warga lain yang selama ini terlibat dalam rantai penyediaan dan pelaksanaan program di daerah ini.

Sebagai Koordinator Lapangan sekaligus Koordinator Relawan SPPG Kabupaten Banyumas, Imam M menjelaskan bahwa aksi damai ini lahir dari kesadaran dan pengalaman nyata masyarakat. Kegiatan ini bukan sekadar dukungan buta, melainkan bentuk kepedulian agar program yang bermanfaat tetap berjalan dengan cara yang bersih dan tepat sasaran.

“Kami turun ke jalan untuk mendukung program-program pemerintahan Prabowo-Gibran. Prinsip kami sederhana: apa yang baik dan memberi manfaat nyata, tentu akan kami dukung sepenuhnya. Namun jika ada hal yang menyimpang atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, kami juga berhak dan akan menyampaikan kritik serta perbaikan,” tegas Imam saat berbicara kepada sejumlah wartawan yang hadir di lokasi.

Bagi warga Banyumas, dampak positif Program MBG tidak hanya dirasakan dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan anak-anak di sekolah. Imam menambahkan, keberadaan program ini juga telah menjadi penggerak perekonomian lokal yang nyata. Keterlibatan langsung petani sebagai pemasok bahan pangan, pelaku UMKM yang mengolah makanan, hingga ribuan relawan yang terlibat dalam pendistribusian, semuanya membuka peluang usaha dan sumber penghasilan baru di tingkat desa maupun kecamatan.

“Kami datang ke sini sebagai pihak yang benar-benar merasakan manfaatnya sendiri. Program ini harus terus dilanjutkan, karena dampaknya ada di depan mata kami setiap hari,” tambahnya dengan tegas.

Namun di samping dukungan yang kuat, peserta aksi juga membawa pesan yang tegas terkait masalah yang kini menjadi sorotan publik: dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Massa menuntut aparat penegak hukum bekerja secara terbuka, transparan, dan menyeluruh untuk menelusuri setiap aliran dana. Ada satu penekanan penting yang disampaikan berulang kali: penindakan hukum terhadap oknum yang bersalah tidak boleh berujung pada penghentian program itu sendiri.

“Kalau terbukti ada yang korupsi atau menyalahgunakan wewenang, proses hukum harus dijalankan seketat-ketatnya tanpa pandang bulu. Tetapi satu hal yang kami tekankan: jangan sampai karena kesalahan segelintir oknum, seluruh masyarakat dan anak-anak sekolah harus kehilangan manfaat yang sudah mereka nikmati,” ungkap salah satu peserta yang mewakili aspirasi orang tua siswa.

Sepanjang jalannya kegiatan, barisan peserta dipenuhi spanduk, tulisan, dan poster berwarna-warni yang memuat dua pesan utama: dukungan agar MBG tetap hidup, serta seruan agar dugaan pelanggaran di BGN diselesaikan dengan akuntabel. Salah satu tulisan yang paling menyita perhatian banyak orang berbunyi: “JANGAN HAPUS MBG, BANYAK JANDA MENGANGGUR.” Kalimat itu menjadi simbol nyata kekhawatiran kelompok relawan dan keluarga yang menggantungkan penghasilan dari keterlibatan dalam program ini—sebuah bukti bahwa kelangsungan MBG kini sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan hidup banyak rumah tangga di daerah.

Meski jumlah peserta sangat besar dan memenuhi area sekitar Pendopo Si Panji, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan sangat tertib, aman, dan kondusif di bawah pengawasan serta pengamanan dari jajaran kepolisian setempat.

Pada puncak acara, aspirasi dan daftar tuntutan resmi diserahkan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banyumas, Nungky Harry Rachmat. Ia menerima langsung seruan masyarakat dan berjanji akan menjadi jembatan komunikasi yang baik.

“Segala apa yang disampaikan dan dituntut oleh warga hari ini akan kami catat lengkap, lalu segera kami sampaikan dan laporkan kepada pihak pemerintah pusat yang memiliki wewenang dan kompetensi untuk mengambil langkah penyelesaian,” ujar Nungky di hadapan massa.

Turut hadir dan mendampingi warga adalah anggota DPRD Kabupaten Banyumas, Bobby Listyo Widjatmoko. Ia menyatakan komitmen politik dan lembaga legislatif daerah untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga terus mengawal tuntutan tersebut sampai ke tingkat pusat.

“Bersama pimpinan dan rekan-rekan dari Partai Gerindra, kami berjanji akan terus mendampingi, memantau, dan mengawal setiap aspirasi yang disuarakan teman-teman semua hari ini. Pesan ini tidak akan berhenti di sini saja, melainkan akan kami dorong sampai ke meja pemerintah pusat agar mendapat jawaban dan tindakan yang nyata,” janji Bobby.

Melalui aksi damai ini, Aliansi Masyarakat Banyumas Bersatu ingin menyampaikan satu pesan inti ke seluruh tingkatan pemerintahan: Program Makan Bergizi Gratis tetap harus dipertahankan sebagai prioritas nasional karena manfaatnya yang ganda—meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus menggerakkan roda ekonomi rakyat kecil. Di sisi lain, pengawasan dan sistem pengendalian juga harus diperkuat terus agar tidak ada lagi celah yang bisa disalahgunakan. Tujuannya satu: agar program tetap berjalan bersih, akuntabel, dan terus memberikan manfaat tanpa terganggu oleh persoalan penyimpangan anggaran.***