Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Regional

Sengketa Tanah: Mantan Perangkat Desa Tanda Tangani Surat Pembatalan Tanpa Tahu Isinya

×

Sengketa Tanah: Mantan Perangkat Desa Tanda Tangani Surat Pembatalan Tanpa Tahu Isinya

Sebarkan artikel ini

Beritamerdeka.co.id – Persidangan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Purwokerto pada Selasa (17/11/2026) mengungkap fakta mencolok. Mantan Kasi Pemerintahan Desa Klapagading Kulon, Jaril, membenarkan tanda tangannya tertera pada surat pembatalan permohonan jual beli tanah di BPN Banyumas, namun mengaku tidak membaca maupun mengetahui isi dokumen tersebut.

Pihak penggugat menegaskan tidak pernah mengajukan maupun menyetujui pembatalan itu. Kuasa hukum penggugat, Eko Prihatin, SH, menilai fakta ini penting dan perlu didalami. “Surat pembatalan seharusnya atas permintaan dan persetujuan pemohon. Klien kami tidak pernah mengajukannya,” ujarnya seusai sidang.

Saksi Kedua Munculkan Beragam Pertanyaan Belum Terjawab

Persidangan juga menghadirkan saksi kedua, Catur Herlambang. Ia menyebut transaksi jual beli tanah antara keluarga Hidayat dengan pihak lain belum tuntas karena belum ada pembayaran yang diselesaikan. Namun, keterangannya turut memunculkan pertanyaan, termasuk kapasitasnya saat hadir dalam mediasi di BPN Banyumas yang disebut berlangsung pada 2024.

“Yang cukup menggelitik adalah kapasitas yang bersangkutan. Dia bukan pihak yang bersengketa, tetapi terlihat sangat menguasai persoalan,” ungkap Eko.

Selain itu, muncul perbedaan keterangan mengenai kehadiran Jaril dalam proses jual beli di hadapan notaris. Hal ini dinilai perlu diklarifikasi untuk menilai konsistensi kesaksian.

Riwayat Penguasaan Tanah dan Sertifikat

Dalam sidang juga terungkap bahwa pencatatan administrasi desa atas nama Hidayat beralih kepada Teguh Hermanto pada 2025, termasuk pembayaran PBB periode 2025–2026. Catur juga mengaku sejak 2025 menggarap lahan tersebut dengan menyewa dari Teguh Hermanto.

Sidang Berlanjut Pekan Depan

Majelis hakim menjadwalkan sidang berikutnya pada Selasa, 24 November 2026, pukul 14.00 WIB, untuk tahap pembuktian dari pihak penggugat. Asal-usul surat pembatalan, keabsahan dokumen, serta kepastian transaksi jual beli akan menjadi kunci penyelesaian perkara Nomor 61/Pdt.G/2026/PN Pwt ini.***