Beritamerdeka.co.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, melakukan kunjungan kerja langsung ke kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tegalsari, Kota Tegal, pada Senin (22/6/2026) siang. Dalam kunjungan tersebut, Ahmad Luthfi berdialog langsung dengan para nelayan perikanan tangkap asal Kota Tegal dan Kabupaten Brebes guna mendengar sekaligus merespons berbagai keluhan mereka.
Sejumlah persoalan krusial disampaikan oleh para nelayan, mulai dari pendangkalan muara sungai yang menghambat akses kapal, kendala distribusi solar di SPBUN Karya Mina, hingga keberadaan belasan bangkai kapal yang mengganggu aktivitas dan kapasitas kolam pelabuhan.
Respons Cepat Normalisasi Sungai dan Distribusi Solar
Menanggapi keluhan terkait pendangkalan, Ahmad Luthfi menginstruksikan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah untuk segera memetakan kebutuhan normalisasi di tiga muara sungai utama, yakni Sungai Kaligung (Kali Bacin), Kali Kemiri, dan Kali Sibelis.
Selain masalah pendangkalan, Gubernur juga langsung berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mengatasi kendala teknis pengisian bahan bakar di SPBUN Karya Mina. Ia menyoroti masalah panjang selang dispenser yang kurang memadai, yang selama ini menyulitkan nelayan.
“Selang dari dispenser SPBUN kurang panjang, tolong dikoordinasikan dengan pengelola agar bisa terakomodir, terutama dari sisi keamanan,” ujar Ahmad Luthfi di sela-sela peninjauan.
Apresiasi dari HNSI Jawa Tengah
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas gerak cepat Gubernur dalam mengurai sumbatan masalah yang dihadapi nelayan. Berkat dukungan penuh jajaran pemerintah provinsi, SPBUN Karya Mina yang sempat mandek beroperasi selama tiga bulan kini bisa kembali melayani nelayan, meski statusnya masih dalam masa transisi.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Pak Gubernur. Berkat dukungan beliau dan koordinasi dengan pemerintah pusat, SPBUN yang sempat berhenti selama tiga bulan kini bisa kembali beroperasi meskipun masih bersifat transisi,” kata Riswanto.
Riswanto memaparkan bahwa saat ini operasional SPBUN masih menunggu aktivasi sistem Online Single Submission (OSS) dari Kementerian ESDM untuk penerbitan sertifikat standar. Selama masa transisi ini, operasional tetap berjalan menggunakan rekomendasi pemerintah daerah yang berlaku hingga Oktober 2026.
Terkait masa depan pelabuhan, Riswanto membocorkan rencana jangka panjang yang disampaikan Gubernur. Kawasan PPN Tegalsari diproyeksikan akan dikembangkan menjadi pelabuhan skala nasional hingga internasional pada periode 2027–2028, setelah proses hibah aset kepada pemerintah pusat rampung.
Gubernur Ahmad Luthfi Tekan Pentingnya Kolaborasi Daerah untuk Genjot Investasi, UMKM Grande
Pembersihan Bangkai Kapal Mulai Ditangani
Di sisi lain, daya tampung pelabuhan yang sudah overload juga menjadi perhatian serius. Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, mengungkapkan bahwa kapasitas kolam pelabuhan saat ini idealnya hanya untuk 600 kapal, namun kenyataannya harus menampung sekitar 1.200 unit kapal aktif.
Kondisi ini diperparah dengan keberadaan sedikitnya 18 bangkai kapal yang mangkrak di area kolam pelabuhan. Untuk mengatasi hal tersebut, DKP Jateng telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta pada tahun ini untuk mengevakuasi lima bangkai kapal terlebih dahulu.
“Tahun ini kami anggarkan sekitar Rp150 juta untuk penarikan lima bangkai kapal. Tiga kapal akan dihancurkan, sedangkan dua kapal lainnya akan dimanfaatkan untuk konservasi di Perairan Karang Jeruk setelah seluruh perizinannya selesai,” jelas Endi.
Endi menambahkan, pembersihan bangkai kapal ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun ini dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya hingga kolam pelabuhan benar-benar bersih dan aktivitas nelayan kembali lancar. (***)
