Beritamerdeka.co.id – Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal mendesak pimpinan dan anggota dewan untuk segera memanggil Wali Kota Tegal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Desakan keras ini disampaikan Ketua DPD PAN Kota Tegal, Hj. Nur Fitriani, S.E.Akt., M.M., usai rapat paripurna DPRD Kota Tegal pada Rabu, 26 Agustus 2026.
Nur Fitriani menegaskan, pemanggilan Wali Kota sangat krusial guna menguji fungsi pengawasan dewan atas sederet kebijakan Pemkot yang dinilai kontradiktif, memicu keresahan publik, hingga mencederai aspirasi para ulama.
DPRD, tegasnya, tidak boleh bersikap acuh atau kehilangan sense of Crisis terhadap dinamika sosial yang berkembang.
”Pemerintah harus menjadi contoh dan teladan. Di satu sisi mengajak masyarakat menjaga generasi muda dari narkotika dan pergaulan berisiko, tapi di sisi lain kegiatan resmi yang memperebutkan Piala Wali Kota justru menyusupkan atraksi yang identik dengan dunia malam. Apakah Pemkot sedang membina masyarakat atau mendongkrak legitimasi hiburan malam?” cecar Nur Fitriani saat diwawancarai seusai rapat.
Nur Fitriani mengingatkan agar Pemkot tidak sekadar mengejar panggung eksistensi dan membaurkan nilai edukasi dengan simbol dunia malam yang sedang dipolemikkan warga.
Infrastruktur Rusak dan Raperda Minol Warnai Reses Nur Fitriani di Tegal Barat
Ia merinci lima poin sikap tegas Fraksi Amanat Persatuan
* Mendukung penuh kegiatan olahraga dan pembinaan pemuda berbasis kelurahan.
* Meminta Pemkot selektif menentukan konsep acara yang memakai fasilitas negara.
* Mendesak Pemkot peka terhadap keresahan warga terkait ekspansi hiburan malam.
* Memperkuat perlindungan generasi muda dari bahaya narkotika dan HIV/AIDS.
* Melarang kegiatan Pemkot yang terkesan memberi panggung pada aktivitas kontroversial.
Soroti Pemkot “Bermuka Dua” dalam Paripurna
Sikap kritis gabungan politisi PAN dan PPP ini sejatinya telah ditancapkan dalam sidang paripurna penetapan 3 Raperda (Pendidikan Pancasila, Penanggulangan Kemiskinan, dan Sistem Drainase) serta Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2026.
Melalui juru bicaranya, H. Ilyas, S.H., M.H., Fraksi Amanat Persatuan membongkar bobroknya koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait implementasi Perwal Nomor 27 Tahun 2022 yang telah diperbarui pada tahun 2026.
”Bagaimana mungkin pemerintah menuntut masyarakat taat aturan, kalau anak buah Wali Kota sendiri tidak konsisten? Di kawasan yang jelas-jelas dilarang parkir dan PKL, warga ditertibkan oleh satu instansi, tetapi OPD lain justru menarik pungutan atas nama pemanfaatan aset,” tegas Ilyas di podium paripurna.
Tegal Night Carnival 2026 Karnaval Spektakuler Sedot Puluhan Ribu Warga
Fraksi Amanat Persatuan menyentil keras Pemkot Tegal agar tidak tampil dengan “dua wajah” – satu tangan menertibkan, tangan lain menarik pungutan.
Wibawa pemerintah, tegas mereka, hanya bisa tegak lewat konsistensi dan keteladanan hukum, bukan sekadar memproduksi peraturan. (*)
