Ruang Media Center
Beritamerdeka.co.id – Forum Wartawan Bekasi Raya (FWBR) secara resmi menyatakan sikap mundur dari kerja sama peliputan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV 2026 Jawa Barat. Keputusan ini diambil menyusul adanya dugaan ketidaktransparansian pengelolaan anggaran negara serta ketidakjelasan skema kerja sama media.
Pengunduran diri tersebut dideklarasikan Kamis malam, (12/11/2026) sekitar pukul 19.30 WIB. FWBR menilai bahwa Panitia Besar (PB) Porprov XV 2026 Jabar—di mana Kota Bekasi bertindak sebagai salah satu tuan rumah bersama Depok dan Bogor—tidak profesional dalam mengakomodasi hak-hak insan pers lokal.
Sejak 2 November 2026, media lokal di Bekasi yang tergabung dalam FWBR sebenarnya telah menunjukkan antusiasme tinggi untuk menyukseskan dan memberitakan perhelatan olahraga tingkat regional tersebut. Tujuannya agar gaung Porprov XV 2026 dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Namun, di tengah jalan, hubungan kerja sama mulai menemui jalan buntu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, PB Porprov XV 2026 sempat menawarkan beberapa skema kompensasi yang dinilai tidak layak dan kerap berubah-ubah:
Skema “Uang Lelah” Rp100 Ribu: Awak media yang tergabung dalam forum dijanjikan “uang lelah” sebesar Rp100.000 setiap kali berita tayang, serta fasilitas konsumsi (makan siang dan kopi). Namun, para jurnalis menyebut fasilitas dan janji tersebut sama sekali tidak terealisasi di lapangan.
Ada pula mekanisme pengajuan surat penawaran kerja sama peliputan atau Advertorial (Adv) melalui Barjas dengan kisaran nilai Rp3 juta hingga Rp5 juta per media. Sayangnya, realisasi ini juga tidak dipenuhi oleh pihak PB Porprov XV 2026 karena proses negosiasi yang terus berulang-ulang tanpa kepastian.
Penanggung jawab Media Center, Waris, sempat menyebutkan bahwa pembiayaan masing-masing forum, komunitas, organisasi, hingga PWI hanya dialokasikan sebesar Rp8.500.000 untuk biaya penayangan berita secara keseluruhan.
Faras selaku Koordinator Panitia PB Porprov memberikan klarifikasi saat dihubungi melalui sambungan telepon pada 6 November 2026. Menurut Faras, terdapat perbedaan skema anggaran antara wartawan yang tergabung dalam institusi media berbadan hukum (PT) melalui mekanisme Barjas dengan jurnalis independen.
“Kalau teman-teman yang independen, walaupun misalnya media sendiri tapi kita tetap sebagai independen wartawan, yang penting kita bisa menayangkan, nanti itu anggarannya seratus ribu per tayang kalau nggak salah ya,” ujar Faras.
Tim Forum Wartawan Bekasi Raya (FWBR)
Faras juga menambahkan bahwa terdapat sekitar 24 media di luar televisi serta 26 orang audiens yang telah diakomodasi, di mana proses pengajuannya diarahkan langsung kepada Waris selaku penanggung jawab, bukan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Meski demikian, Faras mengaku secara struktural posisinya bukan berada di bidang media, melainkan sebagai koordinator tenaga ahli yang membidangi keamanan dan kesehatan. Ia pun sempat mengimbau para wartawan untuk segera mendaftar mengingat rangkaian peliputan telah dimulai sejak tanggal 7 November 2026.
Akibat carut-marut birokrasi, perubahan negosiasi yang dinilai merugikan, serta tidak adanya realisasi janji dari panitia, FWBR akhirnya memilih mundur secara total dari kerja sama resmi. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes terhadap lemahnya transparansi anggaran publik dalam perhelatan olahraga bergengsi tingkat Provinsi Jawa Barat tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Panitia Besar (PB) Porprov XV 2026 Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi lanjutan terkait pernyataan sikap mundur yang dikeluarkan oleh Forum Wartawan Bekasi Raya (FWBR). [ ]
