Sambutan anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Rudy Rafly, S.E., M.M..
Beritamerdeka.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Golkar, Rudy Rafly, S.E., M.M. (Komisi 3 / Dapil 7), menggelar kegiatan reses guna mempererat silaturahmi sekaligus menjaring secara langsung berbagai keluhan dan usulan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur di daerah.
Dalam kegiatan tatap muka yang dikemas hangat seperti pertemuan keluarga besar tersebut, Rudy Rafly menyampaikan apresiasi tinggi kepada warga yang telah meluangkan waktu hadir di tengah kesibukan harian mereka.
Ia menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan agenda konstitusional yang diatur dalam undang-undang, yang wajib dilaksanakan oleh anggota legislatif mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten.
Di hadapan konstituen yang hadir, Rudy Rafly secara terbuka memaparkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD, khususnya bagi dirinya yang bertugas di Komisi 3 sekaligus sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar).
Ia menjelaskan bahwa Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi memiliki ruang lingkup kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan krusial masyarakat, terutama di sektor pembangunan fisik dan infrastruktur. Adapun mitra kerja strategis Komisi 3 meliputi:
– Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK)
– Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, and Pertanahan (Perkimtan)
– Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
– Dinas Perhubungan (Dishub)
– Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
– Dinas Pemadam Kebakaran
“Jadi kalau bapak ibu bicara soal jalanan rusak, saluran air atau drainase mampet, penerangan jalan umum (PJU) yang gelap, hingga persoalan pencemaran lingkungan oleh perusahaan, sebagian besar merupakan bidang yang kami awasi,” ujar Rudy Rafly di hadapan warga.
Politisi Partai Golkar ini juga memberikan edukasi penting mengenai batasan kewenangan legislatif agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terkait proses realisasi pembangunan. Ia menegaskan bahwa anggota DPRD bukanlah eksekutif yang memegang kendali langsung atas proyek fisik.
“Anggota DPRD bukan pihak yang bisa secara langsung melakukan pekerjaan pembangunan. Kami tidak memegang alat berat, tidak bisa menunjuk kontraktor, dan tidak bisa memutuskan sebuah pekerjaan dimulai besok pagi atau bulan depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa penentuan eksekusi proyek merupakan kewenangan penuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi—mulai dari Kepala Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), hingga dinas-dinas teknis terkait.
Tugas utama seorang anggota dewan adalah menyerap aspirasi masyarakat, memperjuangkannya melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran (Musrenbang dan Pokir), mengawasi proses verifikasi, hingga melakukan fungsi kontrol (pengawasan) terhadap pelaksanaan proyek yang telah disetujui.
Melalui keterbukaan informasi ini, Rudy Rafly berharap masyarakat dapat memahami proses birokrasi pembangunan secara objektif, bukan untuk mencari alasan, melainkan agar warga dan legislator bisa bersama-sama mengawal setiap usulan yang diajukan agar tepat sasaran.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh warga untuk terus menjaga kekompakan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar demi mewujudkan Kabupaten Bekasi yang jauh lebih baik ke depan. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog interaktif guna menampung aspirasi dan keluhan warga secara langsung.
