Beritamerdeka.co.id – Paguyuban Pedagang Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, berencana mengajukan usulan bantuan guna mendukung keberlangsungan usaha para anggotanya. Langkah ini diambil untuk memperkuat perekonomian masyarakat setempat, khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah desa.
Beberapa perwakilan paguyuban menghadiri undangan pertemuan yang digelar oleh Kepala Desa Tambaksari, H. Nuryoko Nitialam, di ruang kantor kepala desa Tambaksari Kidul pada Kamis (19/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan menyampaikan harapan agar usulan bantuan yang diajukan dapat segera terealisasi guna meringankan beban para pedagang di desa tersebut.
“Kami berharap bantuan ini benar-benar dapat terealisasi dan meringankan beban para pedagang,” ujar salah satu perwakilan paguyuban.
Para perwakilan juga menyatakan bahwa bantuan yang diusulkan nantinya diharapkan dapat meningkatkan daya saing usaha, serta membantu mengembangkan kegiatan perdagangan di lingkungan Desa Tambaksari Kidul. Usulan tersebut akan disusun secara tertulis dengan melampirkan data lengkap para anggota, kebutuhan usaha, serta rencana pemanfaatan bantuan agar dapat dipertimbangkan oleh pihak pemerintah desa maupun instansi terkait.
Sementara itu, Kepala Desa Tambaksari, H. Nuryoko Nitialam, memberikan pesan penting kepada para pedagang terkait kebersihan lingkungan. Ia menekankan agar setelah selesai berdagang, setiap pedagang wajib membersihkan lokasi tempat berjualan masing-masing demi menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
“Setelah selesai berdagang, lokasi yang ditempati harus selalu dibersihkan, agar lingkungan sekitar tetap bersih dan terjaga,” tegasnya.
Namun di sisi lain, sejumlah pedagang juga menyampaikan keluhan terkait penarikan sebesar Rp300 ribu setiap bulan selama dua bulan terakhir, padahal jumlah anggota yang dikenakan penarikan tersebut hanya sedikit. Penarikan tersebut diduga dilakukan oleh oknum perangkat desa berinisial SY, yang menjabat sebagai Kasi Pelayanan Desa di wilayah Kecamatan Sokaraja, dengan alasan biaya kebersihan dan keamanan di desa setempat.
Para pedagang merasa keberatan karena penarikan tersebut dinilai tidak memiliki kejelasan terkait dasar hukum, bukti penerimaan, serta laporan penggunaan dana yang diambil setiap bulannya. Mereka berharap pihak berwenang dapat melakukan pengecekan terkait keabsahan penarikan tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan desa maupun ketentuan administrasi yang berlaku.
Para pedagang menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada penyampaian keluhan. Mereka meminta agar pengecekan hukum dilakukan secara menyeluruh, serta berharap Kepala Desa tetap berani maju menyelesaikan permasalahan ini dengan tegas dan adil.
“Kami ingin proses ini dilanjutkan. Kami berharap Kepala Desa tetap maju untuk menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas,” ujar salah satu pedagang.
Para pedagang ingin mengetahui secara jelas apakah pungutan tersebut memiliki dasar hukum yang sah, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta langkah penyelesaian selanjutnya. Mereka juga berharap hasil pengecekan nantinya diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, agar seluruh warga mengetahui hasil klarifikasi serta tindakan apa yang akan diambil terhadap persoalan tersebut.***















