Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Nasional

Kewenangan Deklaratif Menkum dalam SK Kepengurusan Partai: Ketua DPC PPP Kota Tegal Soroti Dinamika Muktamar X

×

Kewenangan Deklaratif Menkum dalam SK Kepengurusan Partai: Ketua DPC PPP Kota Tegal Soroti Dinamika Muktamar X

Sebarkan artikel ini

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tegal, HA, Syaeful Hakim

Beritamerdeka.co.id – Kewenangan Menteri Hukum (Menkum) terkait pengesahan perubahan susunan pengurus partai politik di Indonesia pada dasarnya bersifat deklaratif. Pandangan tersebut mengemuka seiring sorotan terhadap dinamika internal dan sengketa kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca-Muktamar X, termasuk penegasan dari Ketua DPC PPP Kota Tegal, HA. Syaeful Hakim.

Dalam kerangka hukum administrasi negara dan hukum partai politik di Indonesia, kewenangan deklaratif berarti Menteri Hukum berperan mencatat, memverifikasi, serta mengesahkan hasil keputusan internal partai yang telah memenuhi syarat.

Pejabat pemerintah tidak menciptakan atau memutuskan substansi kepengurusan baru secara mandiri sebagaimana pada keputusan konstitutif yang melahirkan status atau hubungan hukum baru secara mandiri.

Fungsi deklaratif dari keputusan menteri menitikberatkan pada pencatatan dan verifikasi administratif. Melalui mekanisme ini, keputusan menteri berfungsi mengonfirmasi dan mencatat perubahan kepengurusan yang lahir dari forum internal partai—seperti kongres atau musyawarah—sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai setelah dokumen dan persyaratan diverifikasi

Terkait dinamika hasil Muktamar X PPP, muncul pandangan bahwa proses musyawarah yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme AD/ART berimplikasi pada adanya kelalaian Menteri Hukum dalam melakukan verifikasi dokumen. Dalam pandangan tersebut, dikemukakan sejumlah poin terkait Muktamar X PPP:

– Mardiono disebut tidak terpilih dalam Muktamar.

– Kepengurusan tersebut dinilai terbukti tidak diakui oleh Mahkamah Partai.

– Mahkamah Partai disebut menyatakan Agus Suparmanto sebagai pihak yang terpilih secara sah dalam Muktamar.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPC PPP Kota Tegal, HA. Syaeful Hakim, kembali menegaskan sikapnya terkait keabsahan kepemimpinan partai. “Perlu ditegaskan lagi bahwa Mardiono tidak sah memimpin atau menjadi Ketua Umum PPP,” ujar HA. Syaeful Hakim. Kamis (19/11/2026)

Karena sifatnya yang deklaratif, Menteri Hukum dinilai memiliki ruang untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan kapan saja apabila ditemukan bukti cacat administratif, tanpa harus menunggu atau melalui putusan pengadilan. Putusan pengadilan dipandang bukan satu-satunya syarat mutlak untuk mengubah maupun membatalkan SK tersebut.

Sebagai ilustrasi dinamika administrasi SK, disebutkan preseden pembatalan SK Menkum tertanggal 1 Oktober yang diikuti penerbitan SK Menkum tertanggal 6 Oktober. Berdasarkan logika hukum administratif tersebut, menteri dinilai dapat mencabut dan/atau mengubah SK tertanggal 6 Oktober apabila ditemukan cacat administratif tanpa harus menunggu putusan pengadilan.[ ]