Beritamerdeka.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menggelar uji publik atau Public Hearing terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (12/5/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan aspirasi masyarakat.
Ketiga regulasi yang dibahas tersebut meliputi:
- Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
- Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Perubahan Kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2018).
- Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Dipimpin Tiga Ketua Partai Politik
Menariknya, pembahasan ketiga Raperda ini dipimpin oleh ketua panitia khusus (Pansus) yang secara kebetulan semuanya menjabat sebagai ketua partai politik di Kota Tegal. Hal ini diungkapkan oleh moderator acara sekaligus anggota DPRD kawakan, Sisdiono Ahmad, S.Pd.
Pansus IV DPRD Kota Tegal Gelar Sidak, Temukan Pelanggaran Izin Minuman Beralkohol
”Ini satu kebetulan atau entah bagaimana, ketiganya ini ketua partai. Pansus VII diketuai oleh Susanto Agus Priyono, S.H., M.H. (Ketua Gerindra), Pansus VIII diketuai Fatkhul Imam, S.Pd.I. (Ketua PKB), dan Pansus IX dipimpin oleh Hj. Nur Fitriani, SE., Akt., M.M. (Ketua PAN),” ujar pria yang akrab disapa Romo tersebut.
Mendorong Kebijakan Partisipatif
Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro, S.T., dalam sambutannya menekankan bahwa Public Hearing adalah wujud komitmen lembaga legislatif dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan secara transparan dan akuntabel.
”Kami percaya bahwa regulasi yang baik lahir dari proses yang membuka ruang dialog, kritik, dan masukan dari masyarakat,” tegas Kusnendro.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama dari agenda ini adalah menjaring aspirasi masyarakat guna menyempurnakan draf Raperda. Dengan adanya keterlibatan langsung dari berbagai unsur masyarakat, diharapkan regulasi yang disahkan nantinya memiliki legitimasi sosial yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Kegiatan yang berlangsung selama satu jam tersebut berjalan dinamis dengan diskusi antara jajaran Pansus dan perwakilan masyarakat yang hadir, sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hukum di Kota Tegal. ***
