Walikota Putus Asa?
Oleh: Abdullah Sungkar, M.T
Beritamerdeka.co.id – Kegigihan Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono, dalam membela usaha hiburan malam dengan dalih “Sudah OSS” (Online Single Submission) bisa jadi mengindikasikan sebuah tabir lain: kesulitan pemerintah daerah dalam menarik investor sektor formal, khususnya dari industri manufaktur.
Setelah beberapa cabang retail modern membuka gerainya di Kota Tegal, sektor jasa hiburan tampaknya menjadi target buruan berikutnya—tak terkecuali hiburan malam. Upaya untuk menyulap Kota Tegal menjadi pusat hiburan dan atraksi ruang publik, seperti rentetan konser di Jalan Pancasila, seolah menegaskan arah kebijakan ini sejak awal periode pertamanya. Merasa sukses menggalang massa di ruang publik yang terbuka, peluang untuk mengundang kerumunan di ruang privat yang tertutup pun kini disambut hangat.
Kontras Manufaktur dan Realitas Lahan
Kondisi ini kontras dengan daerah tetangga. Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes dalam beberapa tahun belakangan telah menjelma menjadi primadona industri manufaktur. Pabrik-pabrik tidak hanya memadati jalur utama Pantura, tetapi merangsek jauh ke wilayah selatan kedua kabupaten tersebut.
Helen’s Night Mart Wajib Tutup: Perizinan Belum Lengkap dan Langgar Perda
Keunggulan komparatif yang dimiliki Brebes dan Slawi tentu saja terletak pada harga tanah yang relatif murah serta ketersediaan lahan luas yang mampu mengakomodasi kapasitas pabrik skala besar. Walaupun dalam jangka panjang industrialisasi hinterland (daerah penyokong) ini akan memicu lonjakan harga tanah di sana, dalam jangka pendek mereka berhasil menikmati berkah penurunan angka pengangguran yang signifikan.
Sementara itu, Kota Tegal terbentur realitas spasial. Harga tanah di pusat kota sudah sangat tinggi dengan luasan yang sangat terbatas. Kecamatan Margadana mungkin kini menjadi incaran berikutnya karena harga tanahnya yang relatif lebih rendah dibanding pusat kota, namun ruang geraknya tetap saja terbatas.
Ambisi Koridor “Density is Matter”
Ambisi Dedy Yon untuk menaikkan kelas Kota Tegal dari kota kecil menjadi kota besar memang layak mendapat apresiasi. Salah satunya adalah obsesi meningkatkan populasi penduduk Kota Tegal hingga menyentuh angka 500.000 jiwa. Logikanya sederhana: kota yang sepi sulit dikembangkan, sebaliknya kota yang padat akan lebih mudah dibangun.
Density is a matter—kepadatan penduduk adalah kombinasi antara problem dan peluang. Di satu sisi menjadi problem lahan, di sisi lain menjadi peluang pasar. “Banyak pembeli”, inilah frasa kunci yang ingin diwujudkan oleh Walikota Tegal.
Namun, ruang kota bukanlah ruang hampa yang bisa diutak-atik begitu saja demi memenuhi selera manajemen birokrasi pemerintahan. Kota adalah ruang habitat organisme bernama manusia. Selain roda ekonomi, ada aspek sosial, budaya, dan nilai-nilai yang hidup di dalam nadi penduduknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan warga kota, semakin kompleks pula sistem nilai yang beroperasi—baik nilai sosial kemasyarakatan maupun nilai religius.
Sayangnya, arus pembangunan Kota Tegal saat ini tampak terlalu didominasi oleh orientasi ekonomi semata. Pemerintah Kota Tegal terkesan melewatkan aspek sosial-religius dalam studi kelayakan usaha yang berjalan di dalam sistem perizinan mereka.
*Mengapa Harus Putus Asa?*
Walikota dan Pemerintah Kota Tegal sebenarnya tidak perlu berputus asa dalam mengembangkan dan membesarkan kota ini. Masih banyak peluang dan potensi indigenous (asli/lokal) yang dimiliki oleh Kota Bahari.
Kota Tegal memang memiliki keterbatasan wilayah secara spasial, tetapi medan magnet pengaruh gaya hidup kota (urban lifestyle) yang dimilikinya bisa melompat jauh melampaui batas-batas administratif tersebut. Slawi dan Brebes mungkin boleh berkembang secara industri, tetapi untuk mampu menawarkan gaya hidup urban yang matang, mereka masih butuh waktu lama. Kota Tegal harus menangkap peluang itu dengan fokus pada penguatan potensi indigenous-nya sebagai kota dagang.
Sebagaimana dinyatakan oleh Leigh dan Blakely (2017, p.283):
”Business development is an essential component of local economic development planning because the creation, attraction, and retention of business activities builds and maintains a healthy local economy”
Esensi dari perencanaan pembangunan ekonomi kota adalah kemampuan menarik, mempertahankan, dan menjaga iklim usaha yang kondusif. Namun tujuan akhirnya haruslah bermuara pada healthy local economy—sebuah ekonomi lokal yang sehat bagi kesejahteraan warga kota. Sehat yang dimaksud tentu tidak pincang: sejahtera secara ekonomi, sekaligus sejahtera dalam kehidupan sosial-religius warganya.
Lantas, upaya nyata apa saja yang bisa ditempuh tanpa harus mengorbankan nilai-nilai tersebut?
…bersambung…
(Opini ini dikutip dari sumber akun resmi Facebook Abdullah Sungkar, M.T: https://www.facebook.com/share/p/198AZVd1dv/)
