Beritamerdeka.co.id — Pemerintah Kabupaten Banyumas terus menggenjot upaya peningkatan infrastruktur jalan melalui pengusulan sejumlah ruas jalan strategis guna mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU), sejumlah usulan penanganan telah disiapkan, baik melalui aplikasi SITIA, program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, maupun skema Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kepala Bidang Jalan dan Drainase DPU Banyumas, Rusli Kurnia, S.T., menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk mempercepat peningkatan kualitas jalan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Banyumas.
Prioritas Lewat Inpres Jalan Daerah dan SITIA
Melalui jalur SITIA dan Inpres Jalan Daerah, beberapa ruas menjadi prioritas utama:
– Tumiyang–Manggala — wilayah Kecamatan Pekuncen dan Cilongok
– Margasana — Kecamatan Jatilawang hingga Menganti, Kecamatan Rawalo
– Rawaheng–Kedungwringin — wilayah Kecamatan Wangon dan Jatilawang
“Usulan ini bagian dari upaya kita mendapatkan dukungan anggaran pusat, mengingat biaya yang dibutuhkan cukup besar dan belum sanggup ditanggung sepenuhnya oleh APBD daerah,” ujar Rusli.
Usulan Lewat DAK, Didukung Anggota DPR RI
Selain Inpres Jalan Daerah, Pemkab Banyumas juga mengawal sejumlah usulan melalui skema DAK, yang mendapatkan dukungan anggota DPR RI yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar), yaitu Adisatrya dan Yanuar Arif. Ruas yang diusulkan antara lain:
– Karangtengah–Gununglurah — Kecamatan Cilongok
– Karangbawang–Ajibarang–Gumelar
– Tambaksogra–Ciberem — Kecamatan Sumbang
– Lingkar Selatan Sumpiuh–Gebangsari hingga batas wilayah Kebumen
“Usulan ini diproses tahun 2026, dengan target realisasi pelaksanaan pada tahun 2027. Kami terus mengawal agar usulan ini mendapatkan dukungan anggaran sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Perbaikan jalan ini diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi, mempermudah distribusi barang dan jasa, serta memperkuat keterhubungan antarwilayah di seluruh Banyumas. Pemerintah daerah pun akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI hingga usulan ini masuk tahap penganggaran dan pelaksanaan.
Tak Hanya Jalan, Sektor Irigasi Juga Diperjuangkan
Upaya mencari pendanaan pusat tidak hanya untuk penanganan jalan, melainkan juga mencakup sektor irigasi. Hal ini didasari keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum mampu menutup seluruh kebutuhan pembangunan yang nilainya besar.
Baik skema Inpres Jalan Daerah maupun DAK juga mencakup pengembangan dan perbaikan irigasi, yang kesemuanya berada dalam lingkup pembinaan Komisi V DPR RI.
“Prinsipnya: kegiatan yang nilainya melebihi kemampuan APBD itulah yang kita usulkan ke pusat. Bukan karena tidak mau mengerjakan, tapi memang beban anggarannya terlalu besar untuk ditanggung sendiri. Masyarakat perlu memahami bahwa pembangunan tidak hanya mengandalkan anggaran daerah, namun kami terus berjuang mendapatkan dukungan pemerintah pusat,” tegas Rusli.***
