Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Rudy Rafly, S.E., M.M Komisi III, Dapil VII
Beritamerdeka.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Golkar, Rudy Rafly, S.E., M.M., menggelar kegiatan reses masa sidang 2026–2027 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) VII yang meliputi sejumlah wilayah strategis. Bertempat di titik penyerapan aspirasi, kegiatan ini dihadiri konstituen yang datang langsung menyampaikan berbagai usulan pembangunan daerah.
Dalam kegiatan reses yang berlangsung, Rudy Rafly menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat, mulai dari usulan langsung warga hingga lembar aspirasi yang telah disediakan di lokasi acara.
Saat ditemui usai kegiatan reses, Rudy Rafly menjelaskan bahwa sebagian besar usulan yang diajukan oleh masyarakat masih didominasi oleh kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur wilayah.
“Insyaallah ke depan, apa yang menjadi usulan-usulan masyarakat, baik dari reses kali ini maupun reses-reses sebelumnya, tentu banyak yang mengajukan terkait pembangunan. Berdasarkan pengajuan aspirasi itulah titik-titik tersebut akan kita ajukan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran,” ujar Rudy Rafly, Selasa (10/11/2026).
Sebagai anggota dewan yang bertugas di Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Rudy menjelaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur daerah tetap harus berpedoman pada skala prioritas kepala daerah. Kebijakan pembangunan infrastruktur, seperti jalan lingkungan dan fasilitas umum di desa-desa, akan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dipimpin oleh Bupati Bekasi.
Terkait alokasi anggaran, ia menyebutkan bahwa porsi anggaran untuk sektor infrastruktur di Kabupaten Bekasi berada pada kisaran 10 hingga 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau setara dengan angka di atas Rp1 triliun pada awal tahun anggaran sebelumnya.
Selain infrastruktur jalan, salah satu poin penting yang mencuat dalam sesi tanya jawab bersama warga Dapil VII adalah tingginya usulan terkait penyediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru yang lebih dekat dengan permukiman warga.
Menanggapi hal tersebut, Rudy menilai bahwa kebutuhan akan lahan pemakaman merupakan aspirasi krusial yang dirasakan langsung oleh masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.
“Masyarakat mengharapkan ada tempat pemakaman yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, karena ada nilai kedekatan psikologis dan sosial di hati masyarakat ketika memiliki fasilitas pemakaman di wilayah sendiri,” jelasnya.
Karena pelaksanaan reses ini berada di masa persidangan tahun 2026, seluruh usulan yang masuk akan segera diproses dan didorong agar dapat masuk ke dalam perencanaan program untuk direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya. Kendati demikian, ia juga mengingatkan bahwa eksekusi dan verifikasi teknis anggaran tetap berada di bawah koordinasi dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Rudy Rafly berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan optimal demi menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Ia menargetkan agar sebagian besar usulan prioritas warga dapat terakomodasi dengan baik dalam APBD mendatang.
“Sebagai anggota dewan yang mewakili masyarakat, harapan kami tentu sama dengan warga—agar semua usulan bisa direalisasikan. Minimal dari total usulan yang masuk, separuhnya dapat terakomodasi dengan baik,” pungkasnya.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan berbagai persoalan mendasar di Dapil VII Kabupaten Bekasi dapat segera mendapatkan solusi konkret dari pemerintah daerah demi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di tingkat lokal. [ ]
