Beritamerdeka.co.id — Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kualitas jaringan jalan terus diperkuat melalui kerja sama pendanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gabungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tenaga utama untuk mempercepat pembangunan, mempererat hubungan antarwilayah, melancarkan arus barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara lebih luas.
Dukungan Melalui Program Instruksi Presiden dan DAK
Pemerintah pusat memberikan dukungan nyata lewat Program Instruksi Presiden Jalan Daerah dan Dana Alokasi Khusus. Secara nasional, alokasi untuk program Instruksi Presiden mencapai Rp 10,7 triliun. Kabupaten Banyumas mengajukan puluhan ruas jalan untuk ditingkatkan, utamanya di daerah pinggiran yang berfungsi sebagai penghubung kawasan pertanian, pusat produksi, dan pemukiman warga.
Wilayah seperti Lumbir, Jatilawang, Sumbang, hingga Cilongok menjadi sasaran utama agar akses semakin mudah, hasil bumi cepat terdistribusi, dan peluang ekonomi terbuka lebih merata.
Selain itu, melalui Dana Alokasi Khusus, juga dilanjutkan perbaikan ruas‑ruas penghubung antarkecamatan, antara lain jalur Sibalung – Kemranjen hingga Pandak di Kecamatan Sumpiuh. Seluruh pekerjaan yang bersumber dari anggaran negara diawasi langsung oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional agar kualitas bangunan sesuai standar teknis yang berlaku.
Alokasi Anggaran Daerah dan Fokus Penggunaan
Tahun ini Pemerintah Kabupaten Banyumas menyiapkan dana sekitar Rp 52 miliar dari anggaran daerah untuk penanganan jalan. Selain pekerjaan pengaspalan dan peningkatan struktur, anggaran ini juga digunakan untuk pengadaan lahan, salah satunya guna menunjang pembangunan Jembatan Sidabowa.
Menurut Rusli Kurnia, Kepala Bidang Jalan dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum, dari jumlah tersebut sekitar Rp 4,585 miliar dikhususkan untuk pembebasan lahan. Perbaikan direncanakan menjangkau seluruh wilayah secara bertahap, mulai dari pusat kota hingga daerah terpencil — sejalan semangat yang diusung Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono: “Tiada Hari Tanpa Pengaspalan Jalan”.
“Kami sadar masih ada jalur‑jalur, terutama di kawasan Purwokerto, yang belum tertangani secara maksimal selama bertahun‑tahun. Hal ini menjadi prioritas yang akan kami selesaikan bertahap,” jelas Rusli.
Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah terus berupaya memperoleh dukungan tambahan dari pusat melalui usulan ke Komisi V, Komisi XI, serta Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Kondisi Jalan dan Strategi Penanganan
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum:
– Panjang jalan kabupaten: sekitar 1.316 km
→ Kondisi baik: 53–54 %
→ Belum mantap / butuh penanganan: sekitar 31 %
– Jalan provinsi: 164,63 km
– Jalan nasional: 69,28 km
Oleh sebab itu, kerja sama tiga pihak — kabupaten, provinsi, dan pusat — sangat diperlukan demi terciptanya jaringan jalan yang terpadu dan aman.
Penanganan dilakukan secara berjenjang: pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, hingga peningkatan struktur, dengan fokus utama pada jalur yang menunjang ekonomi, pendidikan, pelayanan umum, serta jalur yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Perawatan rutin adalah kunci agar kerusakan tidak makin parah dan biaya tidak melonjak besar nantinya. Penanganan disusun berdasar skala prioritas sesuai kemampuan dana,” tambah Rusli saat dikonfirmasi pada Selasa (7 Juli) di ruang kerjanya.***
