Ahmad Faisal, S.H.I., Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil III
Beritamerdeka.co.id – Anggota Komisi I sekaligus Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bekasi, Ahmad Faisal, S.H.I., menekankan pentingnya kedewasaan politik dan sosial dalam menghadapi masa transisi kepemimpinan di tingkat desa. Hal tersebut disampaikannya usai kegiatan reses di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Bekasi.
Menurut Ahmad Faisal, dinamika pasca pemilihan kepala desa (Pilkades) kerap memunculkan gesekan di tengah masyarakat, baik dari kubu pendukung yang menang maupun yang kalah. Ia mengimbau agar seluruh pihak dapat bersikap legowo dan menyingkirkan ego demi kepentingan pembangunan desa yang lebih progresif.
“Tentunya Pilkades ini semua harus baik, yang kalah maupun yang menang kan sudah dalam posisi yang hari ini ditetapkan, harusnya sama-sama legowo. Bagaimana kemudian niat untuk membangun desa demi masyarakat tanpa ada ego satu dengan yang lainnya,” ujar Ahmad Faisal saat dikonfirmasi awak media, Selasa (10/11/2026).
Menanggapi sejumlah laporan di lapangan terkait proses transisi yang kerap diwarnai kendala—seperti aset desa yang terbawa atau pergantian perangkat desa sebelum pelantikan resmi—Ahmad Faisal menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur persuasif dan humanis.
Ia menilai bahwa budaya musyawarah dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat jauh lebih efektif untuk meredam potensi konflik agar tidak berlarut-larut. Kendati demikian, ia juga mengingatkan bahwa jalur hukum tetap terbuka apabila ditemukan pelanggaran yang melawan hukum.
“Kalau memang ada yang berkaitan dengan kejadian itu berlawanan dengan hukum, silakan saja digugat atau dilaporkan. Tapi pada prinsipnya, saya yakin ketika ada komunikasi yang baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat, hal itu bisa selesai,” jelas legislator dari Dapil 3 yang meliputi wilayah Tambun Selatan dan sekitarnya ini.
Selain persoalan administrasi pemerintahan desa yang menjadi ruang lingkup mitra kerja Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ahmad Faisal juga menyoroti maraknya aksi tawuran serta peredaran obat-obatan terlarang seperti Tramadol di tengah masyarakat Kabupaten Bekasi.
Ia menegaskan bahwa penanggulangan masalah sosial ini tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum atau pemerintah daerah semata. Peran aktif dari keluarga, orang tua, lingkungan tempat tinggal, serta institusi pendidikan sangat krusial dalam melakukan pencegahan (preventif) sejak dini.
“Tawuran itu kan terjadi karena anak-anak kita lepas atau los. Peran penting untuk menyampaikan bahaya obat-obatan terlarang itu ada di rumah dan di sekolah. Maka, tidak bisa pihak kepolisian atau pemda bertindak sendiri tanpa dukungan dari semua elemen masyarakat,” pungkasnya. [ ]
