Beritamerdeka.co.id – Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI kembali menggelar kegiatan penyerapan aspirasi publik dengan fokus pada sektor kesehatan. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Aspirasi Harris Turino, Jalan Ir. H. Juanda Slawi, Kabupaten Tegal, Jumat 10 April 2026.
Mengusung tema “Mendengar Untuk Melayani: Aspirasi Publik Bagi Peningkatan BPJS Kesehatan”, forum ini menjadi wujud komitmen DPR RI dalam memastikan kebijakan kesehatan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Aher), serta sejumlah anggota DPR RI, di antaranya Harris Turino, Adian Napitupulu, M. Haris, Obon Tobroni, Thoriq Majiddanor, dan Taufiq Abdullah.
Turut hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Makhmud yang mewakili Bupati, perwakilan BPJS Kesehatan, kepala OPD terkait, direktur rumah sakit pemerintah dan swasta, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan krusial mengemuka, mulai dari kepesertaan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) hingga kendala akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan prioritas utama yang harus terus diperkuat, terutama setelah berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menyebut, seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan penting dalam merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
“Badan Aspirasi Masyarakat tetap mendukung keberlanjutan BPJS karena ini adalah program negara yang sangat baik. Baik yang dibiayai negara melalui PBI maupun peserta mandiri, semuanya memiliki manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, Aher menyoroti adanya polemik terkait penonaktifan sekitar 45 juta peserta PBI yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut seharusnya disertai dengan sosialisasi yang matang.
“Ini bukan persoalan daerah, melainkan kebijakan yang dalam pelaksanaannya dinilai kurang runut. Hal ini juga sudah menjadi perhatian di forum resmi Komisi IX DPR RI,” tegas mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.
Sebagai tindak lanjut, BAM DPR RI mendorong BPJS untuk melakukan penelaahan ulang terhadap data penerima PBI berdasarkan desil ekonomi. Peserta yang masih memenuhi kriteria diharapkan dapat diaktifkan kembali, sementara yang dinilai mampu diarahkan menjadi peserta mandiri.
Selain itu, pembahasan juga mencakup solusi bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran. Disebutkan bahwa tunggakan selama 3 hingga 6 tahun cukup dibayarkan maksimal untuk dua tahun, setelah itu kepesertaan dapat kembali aktif dan layanan kesehatan bisa diakses kembali.
Aher juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit daerah. Ia menegaskan tidak boleh ada diskriminasi layanan terhadap peserta BPJS, baik PBI maupun mandiri.
“Semua pasien harus dilayani secara setara, baik di RSUD maupun rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Standar pelayanan tidak boleh dilanggar,” tegasnya.
Senada dengan itu, anggota DPR RI Harris Turino berharap kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan BPJS di Kabupaten Tegal. Ia memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme di DPR RI.
“Aspirasi yang masuk akan kami serahkan kepada tim ahli untuk dirumuskan menjadi rekomendasi bagi pimpinan dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Tegal Amir Makhmud menyambut baik kegiatan ini dan berharap menjadi momentum dalam mencari solusi atas berbagai persoalan BPJS, khususnya terkait penonaktifan massal peserta.
“Aspirasi masyarakat ini diharapkan bisa dibawa ke tingkat pusat agar ditemukan solusi konkret, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak,” ungkapnya.
Perwakilan masyarakat yang hadir juga berharap DPR RI dapat mendorong kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan, guna memastikan pemerataan layanan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat.
Kegiatan ini ditutup dengan penyusunan rangkuman aspirasi yang akan disampaikan kepada komisi terkait di DPR RI serta pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di sektor kesehatan.***
