BERITAMERDEKA.CO.ID – Komitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus diperkuat melalui sinergi lintas instansi. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Slawi, Edi Kuhen, turut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bersama pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah tersebut berlangsung di Hotel Riez Palace, Kota Tegal. Rakor mengusung tema “Meningkatkan Produktivitas Klien Mewujudkan Jawa Tengah Zero Prevalensi Tahun 2045 Wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan.”
Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarlembaga dalam mengoptimalkan program P4GN. Upaya tersebut mencakup penguatan regulasi daerah, integrasi program ke dalam agenda pembangunan, serta pembentukan gerakan bersama yang sistematis dan berkelanjutan dalam menghadapi ancaman narkotika.
Kehadiran Kalapas Slawi, Edi Kuhen, sekaligus menegaskan dukungan jajaran Lapas Kelas IIB Slawi terhadap upaya pemerintah mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba.
“Sebagai institusi pemasyarakatan, Lapas memiliki peran strategis dalam mendukung program P4GN. Tidak hanya melalui pengawasan dan pencegahan peredaran narkotika, tetapi juga lewat pembinaan warga binaan agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik dan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba,” jelas Kalapas Slawi.
Edi Kuhen juga menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi antarinstansi menjadi kunci penting dalam menyukseskan program P4GN. Karena itu, Lapas Slawi menyatakan kesiapan untuk terus berkolaborasi dan mengambil bagian aktif dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Melalui rakor tersebut, diharapkan terbangun kesamaan persepsi, komunikasi yang semakin efektif, serta kerja sama yang lebih kuat antara BNN, pemerintah daerah, jajaran pemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan.
Target Jawa Tengah Zero Prevalensi Tahun 2045 pun diharapkan tidak sekadar menjadi slogan, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret, konsisten, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.***
